Catatan Wartawan, Tiga Proyek Raksasa di Kabupaten Mandailing Natal Diduga Gunakan Material Galian C Tanpa Izin

 



 

Catatan Wartawan, Tiga Proyek Raksasa di Kabupaten Mandailing Natal Diduga Gunakan Material Galian C Tanpa Izin

Selasa, 11 Juli 2023

Penambangan galian C di Sungai Batang Natal Desa Lancat Kec Lingga Bayu. (foto koleksi)

Metro7news.com | Madina - Sejumlah proyek fisik berskala besar di Kabupaten Mandailing Natal sangat kuat dugaan menggunakan material galian C yang berasal dari kegiatan penambangan galian C tanpa memiliki Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).


Sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.


Lokasi Produksi PT Jaya Kontrukso di Kel Pidoli Dolok Kec Panyabungan. (foto koleksi).

Ada pun perusahaan jasa kontruksi yang mengendalikan pekerjaan fisik berskala besar di Kabupaten Mandailing Natal antara lain PT Jaya Kontruksi yang sedang melakukan pengaspalan Jalan Lintas Sumatera, PT Waskita-SMJ-Utama KSO yang sedang menggarap jalan lintas Jembatan Merah-Natal, Sinunukan-Batahan, PT Modern Widya Technical yang sedang menangani Pembangunan Bandar Udara Bukit Malintang.


Dari hasil investigasi dan pengamatan wartawan media ini, Selasa (11/07/23), dugaan kuat ketiga perusahaan besar yang sedang menangani proyek fisik berskala besar itu, menggunakan material galian C yang berasal dari kegiatan operasi penambangan galian C yang tidak memiliki izin penambangan galian C atau Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) sebagai mana dimuat dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2020.


Atas adanya dugaan pelanggaran terhadap UU RI Nomor 3 Tahun 2020 ketiga perusahaan berkelas Kontraktor Nasional itu dapat tersandung hukum karena telah mempergunakan material galian C yang diduga bersumber dari operasi penambangan galian C tanpa SIPB, sebagaimana termuat dalam pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020.


"Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104, atau pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."


Dan terhadap pelaku penambangan material galian C yang marak di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dapat terjerat oleh pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Pasal 109 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 


Sementara, dalam pasal 158 menyatakan, "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5  tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)"


Sedangkan, pasal 109, "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."


Sedangkan, bagi pihak pemegang Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) tidak diperkenan memindah tangankan izin yang ada sebagai mana dimuat dalam Pasal 86G UU RI Nomor 3 Tahun 2020 "Pemegang SIPB dilarang ;

a. Memindahtangankan SIPB kepada pihak lain." Jika hal tersebut  dilakukan pemindah tanganan makan terhadap pemegan SIPB dapat diterapkan pasal 161A UU RI Nomor 3 Tahun 2020


"Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud pasal 7OA, pasal 86G huruf a, dan pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).".


Sementara itu Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Mandailing Natal (Madina), AKBP H M Reza Chairul A S, SIK, SH, MH yang dihubungi melalui panggilan telepon,  Selasa (11/07/23) guna meminta tanggapan mengenai penggunaan matrial galian C yang kuat dugaan tidak memiliki SIPB oleh ketiga perusahaan kontraktor berkelas Nasional di Kabupaten Mandailing Natal.


"Akan kita cek," jawab Kapolres Madina singkat.


(Syawal/TIM)