 |
| Antoni Angkat. SE Komisi C DPRK Subulussalam dari Partai Gerindra. |
Metro7news.com|Subulussalam - Antoni Angkat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam menyoroti maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terus terjadi di wilayah tersebut.
Ia mendesak pemerintah kota agar lebih serius dalam mencari solusi konkret guna mencegah kekerasan seksual terhadap anak yang dinilai sudah berada di tahap mengkhawatirkan.
"Ini bukan lagi sekadar persoalan penegakan hukum setelah kejadian, tetapi bagaimana mencegahnya agar tidak terus berulang. Pemerintah harus hadir dengan pendekatan yang menyeluruh," tegasnya kepada wartawan, Selasa (29/07/2025).
Menurut Antoni, pencegahan harus melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pendidikan, hingga keluarga. Pengawasan dari berbagai lapisan masyarakat dan sinergi antar pemangku kepentingan (multi-stakeholder) menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.
"Penegakan hukum itu penting, tapi itu adalah efek dari perbuatan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mencegah perbuatan itu terjadi. Edukasi seksual usia dini, penguatan peran keluarga, serta membangun sistem deteksi dini di masyarakat harus menjadi prioritas," ujarnya.
Ia juga meminta agar pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan pasca kejadian, tetapi juga menyediakan layanan psikologis bagi korban serta melakukan kampanye berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya kekerasan seksual terhadap anak.
"Korban harus dilindungi, jangan sampai mereka justru menjadi trauma berkelanjutan karena kurangnya dukungan. Ini tugas bersama, bukan hanya pemerintah," tambahnya.
Dirinya berharap, dengan komitmen bersama, Kota Subulussalam bisa menjadi lingkungan yang lebih aman, ramah, dan layak bagi tumbuh kembang anak.
Desak Pembentukan KPAD untuk Lindungi Anak dari Kekerasan dan Eksploitas
Dalam kesempatan itu, Antoni juga mendesak pemerintah kota segera membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) sebagai langkah strategis dalam memperkuat perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya.
Desakan itu disampaikan menyusul meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Subulussalam yang dinilai membutuhkan perhatian serius dan respons kelembagaan yang lebih terstruktur.
“Kita butuh lembaga yang secara khusus fokus pada perlindungan anak di daerah. KPAD adalah kebutuhan mendesak agar upaya perlindungan anak bisa lebih maksimal dan berkesinambungan,” jelasnya.
Menurutnya, KPAD akan menjadi garda terdepan dalam memantau, menindaklanjuti, dan merekomendasikan langkah-langkah perlindungan anak secara sistematis.
Selain itu, lembaga ini juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan advokasi terhadap isu-isu anak.
Dalam kesempatan yang sama, Antoni juga menyoroti pentingnya peningkatan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga ketertiban sosial, khususnya yang menyangkut perlindungan anak dan remaja.
Salah satu yang diusulkan adalah peningkatan patroli malam hari untuk mencegah remaja berkeliaran di atas jam tertentu.
“Satpol PP harus dilibatkan lebih aktif dalam patroli malam hari. Banyak remaja yang masih berkeliaran di jalanan hingga larut malam tanpa pengawasan. Ini sangat rentan terhadap risiko kekerasan, pelecehan, bahkan eksploitasi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perlindungan anak tidak bisa dilakukan secara parsial. Perlu keterlibatan semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, dan lembaga negara untuk menciptakan ekosistem yang aman dan ramah anak.
“Kita harus membangun kota yang benar-benar layak anak, bukan hanya slogan. Itu hanya bisa terwujud jika kita memiliki komitmen kelembagaan dan pengawasan yang kuat,” pungkasnya.
(Amdan Harahap)