 |
| Lintasan 98 Sumatera Utara mengelar acara pernyataan sikap kebangsaan mendukung program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. |
Metro7news.com|Medan - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Lintas 98 Sumut dan 98 Resolution Network mendukung program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mulai dari pemberantasan korupsi hingga peningkatan anggaran pendidikan.
Dukungan tersebut disampaikan melalui pernyataan politik bertajuk "Dari Merdeka Bersuara Menuju Pemerataan Kesejahteraan Bersama Pemerintahan Prabowo-Gibran". Kegiatan ini berlangsung di Kota Medan, Jumat (26/6/2026).
Juru Bicara 98 Resolution Network, Turman Simanjuntak mengatakan, pernyataan tersebut merupakan respons atas dinamika politik nasional yang berkembang. Termasuk munculnya kritik dari sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa terhadap pemerintahan saat ini.
"Kita coba mencermati dinamika politik yang terjadi belakangan ini atas beberapa kelompok masyarakat termasuk dari mahasiswa yang mempertanyakan kinerja presiden," kata Juru Bicara 98 Resolution Network, Turman Simanjuntak, Jumat (26/6/2026).
Turman menjelaskan, jika mereka tidak akan masuk dalam ruang perdebatan atas dinamika itu. Namun dia menilai reformasi yang digulirkan aktivis 98 seperti penuntasan kasus korupsi dan kebijakan pro rakyat sudah menjadi representasi dari program kerja Prabowo.
"Kami tidak masuk dalam ruang perdebatan, tetapi ingin menyampaikan bahwa banyak cita-cita reformasi 1998 justru mulai diimplementasikan pada pemerintahan Presiden Prabowo," ucapnya.
Meskipun demikian, pihaknya bakal tetap mengawal kebijakan Pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. Termasuk memberikan kritikan melalui kabinet Prabowo-Gibran.
"Kami sebagai aktivis 98 pendukung Presiden Prabowo akan mengawal kebijakan, mengawal pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik, tapi di satu sisi kami akan tegas tetap mengkritisi seperti kami bisa menyampaikan kepada presiden melalui kabinetnya tetap melakukan perbaikan tata kelola," jelasnya.
Koordinator acara yang juga bagian dari Lintas 98 Sumut, Edison Marbun, mengajak seluruh pihak untuk introspeksi soal 28 tahun reformasi. Edison menyebutkan demokratisasi politik tidak berjalan simultan dengan demokratisasi ekonomi maka yang ada hanya demokrasi semu.
"Selaku eksponen gerakan 98, kami mengajak seluruh pelaku reformasi untuk melakukan introspeksi, karena sepanjang 28 tahun reformasi memberikan kontribusi demokrasi politik masih terdapat kekurangan, karena jika demokratisasi politik tidak berjalan simultan dengan demokratisasi ekonomi, maka yang terjadi sesungguhnya akan menjadi demokrasi semu. Apalagi ketika sumber daya alam dikuasai oleh segelintir kelompok yang disebut serakahnomic, hal ini membajak demokrasi politik sekaligus hajat hidup rakyat banyak," sebut Edison Marbun.
Edison menuturkan demokrasi Indonesia berlandaskan sosio-demokrasi bukan liberal. Sehingga akses rakyat ke sumber kekayaan negara tidak boleh diabaikan.
"Sebagai pendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, kami menegaskan bahwa sistem demokrasi kita harus berlandaskan Sosio-Demokrasi, bukan Demokrasi Liberal ala Barat yang hanya menjamin kebebasan di kotak suara namun mengabaikan akses rakyat terhadap sumber kekayaan negara," tuturnya.
Aktivis 98 yang hadir adalah Turman Simanjuntak, Ikhyar Harahap, Edison Marbun, Thomas Tarigan, Amru Siregar, Herianto, Nugroho Wicaksono, Victor A. Sinaga, Maruli Samosir, Jonni Silitonga, Charles Butarbutar, Ferdinan Tumanggor, Eky Raub, Indra, Hanafi, Indra Mada Ritonga, Yudhi Ramadhan, Batara Panjaitan, Mara Sakti Siregar, Suria Marlinta Sembiring, Maruli Wils Daryanto, Bendry Sagala, Usman Damanik, Indra Novindra, dan Ahmad Ibrahim Hutasuhut.
(fitri)
