 |
| Kader Muda Partai Golkar Madina, Nasaruddin Loebis. |
Metro7news.com|Madina - Aktivitas mafia penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sudah berlaru-larut tanpa ada penindakan yang tuntas oleh pihak berwenang,
Untuk itu, salah seorang Kader Muda Partai Golkar Nasaruddin Loebis menyampaikan harapan agar penanganan dan penindakan PETI harus lebih tegas hingga sampai mengusut tuntas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Selasa (2/6/2026).
Dia juga mengungkapkan, dalam mendukung kebijakan pemberantasan mafia tambang, sangat diharapkan ketegasan dari Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan TPPU hasil tambang ilegal di seluruh Kabupaten Mandailing Natal.
Hal ini diharapkan sejalan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas praktik mafia tambang dan mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang bersih, transparan, serta berkeadilan.
Masyarakat mendorong aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Kejaksaan Negeri Madina juga PPATK untuk bertindak tegas terhadap seluruh aktivitas pertambangan ilegal beserta aliran dana yang dihasilkannya.
"Penindakan tegas ini akan sejalan dengan komitmen Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga Ketua Umum Partai Golkar dalam pemberantasan tambang ilegal," ungkap Nasaruddin Loebis.
Serta perhatian khusus perlu diberikan terhadap dugaan aktivitas PETI yang terjadi di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, karena sudah banyak mengakibatkan kerusakan alam dan juga banyak menelan korban jiwa.
"Kejari Mandailing Natal juga PPATK RI diharapkan dapat melakukan pendalaman dan penegakan hukum secara menyeluruh, terhadap mafia-mafia pertambangan ilegal yang ada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, juga terhadap dugaan TPPU yang berasal dari hasil kegiatan tersebut," ujar Nasaruddin selaku Kader Muda Partai Golkar.
Penegakan hukum yang komprehensif diharapkan mampu memutus mata rantai kejahatan pertambangan ilegal, mengembalikan kerugian negara, serta memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang terlibat.
Langkah ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi hak masyarakat atas pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,
"Demi penegakan hukum, dukungan penuh akan mengalir terhadap upaya aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas setiap dugaan pelanggaran hukum di sektor pertambangan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah," tegas Nasaruddin yang pernah menjabat sebagi Ketua DPD IPK Madina.
(MSU)
