Pendiri Komunitas Selamatkan Aceh Singkil (KSAS), Budi Harjo, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) di Jakarta untuk menyerahkan secara resmi empat poin laporan prioritas terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Kabupaten Aceh Singkil.
Dalam kunjungan tersebut, Budi Harjo diterima langsung oleh jajaran staf Bidang Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan Pelaporan KPK RI.
Pertemuan berlangsung kondusif, di mana pihak KPK menyambut baik dan memberikan respons positif terhadap laporan yang disampaikan.
Budi Harjo memaparkan empat prioritas laporan dugaan Tipikor yang diserahkan kepada penyidik KPK, antara lain:
1. Kasus CPO Mangkrak: Dugaan kerugian negara terkait terbengkalainya fasilitas atau tata kelola industri Crude Palm Oil (CPO) di Aceh Singkil.
2. Pembelian Lahan Sekolah Rakyat: Kejanggalan dalam proses pengadaan dan transaksi lahan untuk fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat.
3. Penyalahgunaan Dana BTT Rp. 4 Miliar: Indikasi penyelewengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp. 4 miliar yang dialokasikan untuk 10 OPD.
4. Bantuan Presiden Daging Kurban Rp1 Miliar: Dugaan penyimpangan penyaluran atau anggaran dana bantuan presiden berupa daging kurban senilai Rp1 miliar.
2. Pembelian Lahan Sekolah Rakyat: Kejanggalan dalam proses pengadaan dan transaksi lahan untuk fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat.
3. Penyalahgunaan Dana BTT Rp. 4 Miliar: Indikasi penyelewengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp. 4 miliar yang dialokasikan untuk 10 OPD.
4. Bantuan Presiden Daging Kurban Rp1 Miliar: Dugaan penyimpangan penyaluran atau anggaran dana bantuan presiden berupa daging kurban senilai Rp1 miliar.
"Kami hadir di KPK membawa harapan besar masyarakat Aceh Singkil agar penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di daerah kami berjalan objektif. Kami sangat mengapresiasi Bidang Pelaporan KPK RI yang sangat terbuka dan profesional dalam menerima berkas data yang kami serahkan hari ini," ujar Budi Harjo usai menyerahkan laporan kepada metro 7 news Rabu 07/10/2026.
Komunitas Selamatkan Aceh Singkil berkomitmen untuk terus mengawal jalannya proses pelaporan ini hingga tuntas demi terwujudnya tata kelola pemerintahan Aceh Singkil yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. (MC)
