Di saat ribuan warga masih menunggu kepastian Jaminan Hidup (Jadup) yang belum diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, anggota DPRK Aceh Singkil yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan justru memilih pergi Bimbingan Teknis (Bimtek) ke luar daerah.
Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam di tengah masyarakat. Fungsi pengawasan yang melekat pada anggota dewan dipertanyakan. Bagaimana mau mengawasi penyaluran Jadup jika para pengawasnya sendiri sedang tidak berada di daerah?
"Jadup kami belum jelas, mau makan apa kami. Eh anggota dewan yang kami harapkan mengawasi malah pergi bimtek. Pengawasan dari mana?" keluh salah seorang warga penerima Jadup yang enggan disebutkan namanya, Rabu (7/10/2026).
Seperti diketahui, PP No. 12 Tahun 2018 memang mengatur hak anggota dewan untuk peningkatan kapasitas. Namun hak tersebut seharusnya dibarengi dengan rasa empati dan skala prioritas. Ketika perut rakyat yang menjadi konstituennya masih kosong karena Jadup belum cair, apakah Bimtek menjadi hal yang lebih mendesak?
Publik menilai, keberangkatan Bimtek di tengah belum tuntasnya persoalan Jadup menunjukkan tumpulnya kepekaan sosial anggota DPRK Aceh Singkil. Anggaran Bimtek yang nilainya ratusan juta rupiah itu dinilai lebih baik dialokasikan untuk mempercepat penyelesaian Jadup.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada satu pun anggota DPRK Aceh Singkil yang memberikan penjelasan resmi terkait urgensi Bimtek tersebut di saat Jadup belum tuntas.
(MC)
