-->

Notification

×

Iklan

Dana Bencana Rp 1,77 Miliar Diduga untuk Beli Seragam, Kejari Geledah Disdikbud Aceh Singkil, BPK Temukan Kerugian Rp. 956,7 Juta

Minggu, 22 November 2026 | November 22, 2026 WIB Last Updated 2026-11-22T09:09:14Z
Aceh Singkil - Metro 7 News.com//

Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah di Kabupaten Aceh Singkil terus bergulir. Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil telah menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan memeriksa sekitar 60 orang saksi.

Kasus ini menyeret dua klaster anggaran dengan total pagu Rp 2,51 miliar. Klaster pertama bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan tanggap darurat bencana banjir dan longsor Tahun Anggaran 2025 senilai Rp 1.770.250.000, yang merupakan dana bantuan Presiden.

Klaster kedua bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) reguler pada Disdikbud senilai Rp 742.973.505.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Aceh Nomor 16.A/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026 tanggal 15 Juni 2026 atas LKPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025, total potensi kerugian negara dari dua klaster tersebut mencapai Rp 956,7 juta.

Rinciannya, kerugian dari klaster BTT sebesar Rp 687,5 juta dan dari klaster DAU sebesar Rp 269.148.482,30.

Modus: Barang Dikerjakan Dulu, E-Katalog Belakangan

BPK menemukan pola yang tidak wajar dalam pengadaan tersebut. Plt Kepala Disdikbud diduga memerintahkan pembayaran tanpa kontrak yang memadai.

Admin LPSE disebut menggunakan akun e-katalog milik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan akun penyedia untuk memproses pesanan. Barang sudah dieksekusi di lapangan, baru kemudian dipesan melalui e-katalog.

Terdapat 4 paket Surat Perintah Kerja (SPK) yang menjadi sorotan, yakni Nomor 000.3.2/58910405, 000.3.2/58572721, 000.3.2/61947696, dan 000.3.2/58894515.

Perusahaan Dic atut, Pengembalian Patungan 3 Orang

Kejanggalan semakin menguat setelah Direktur CV Era Global Mandiri mengaku tidak pernah mengetahui, tidak pernah menandatangani, dan tidak pernah mengerjakan proyek tersebut. Perusahaan tersebut diketahui bergerak di bidang konstruksi, bukan garmen atau pengadaan pakaian.

Yang lebih janggal, kelebihan bayar sebesar Rp 687 juta dari klaster BTT tidak dikembalikan oleh perusahaan pemenang, melainkan dikembalikan secara patungan oleh 3 orang.

Hal ini menimbulkan dugaan adanya aktor utama yang disebut sebagai "Master X" yang mengendalikan proyek dari luar Disdikbud.

Direktur Eksekutif Central Hukum & Keadilan (CHK) Aceh Singkil, Razaliardi Manik, mendesak Kejari Aceh Singkil agar tidak terkecoh dengan skenario pihak ketiga yang diduga dipasang sebagai tameng atau "bumper".

"Kami meminta Kejari Aceh Singkil untuk sangat jeli dan tidak langsung puas dengan pengakuan dari pihak yang diduga sengaja dipasang sebagai tameng ini. Uang patungan dari tiga orang untuk mengembalikan kerugian negara sebelumnya adalah bukti otentik adanya keterlibatan kolektif," tegas Razaliardi, Kamis (29/10/2026).

LSM Desak Tuntaskan Tanpa Tebang Pilih

Sebelumnya, DPD LSM GAKORPAN Provinsi Aceh bersama sejumlah awak media mendatangi Kantor Kejari Aceh Singkil pada Kamis (22/10/2026). Mereka mempertanyakan kepastian hukum dan perkembangan hasil penggeledahan Kantor Disdikbud.

"Kami kawal kasus seragam pascabanjir Rp 1,7 miliar ini agar dituntaskan tanpa tebang pilih," ujar Ketua DPD LSM GAKORPAN Aceh, Pardomuan Tumangger.

Dalam penggeledahan tersebut, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Aceh Singkil berhasil mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti yang berkaitan langsung dengan alokasi pengadaan seragam dan bantuan sekolah.

BPK Juga Temukan Jalan dan BBM Bermasalah

Selain kasus seragam, LHP BPK yang sama juga mengungkap temuan lain di Aceh Singkil.

Proyek peningkatan struktur Jalan Handel-Singkohor senilai Rp 2.906.294.000 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sawit (DBH Sawit) ditemukan kekurangan volume dan tidak sesuai spesifikasi senilai Rp 270.200.011,48.

Sementara di Sekretariat Daerah, BPK menemukan kelebihan bayar BBM senilai Rp 275.024.451,79 dari total realisasi Rp 736.629.364. Bukti pembelian di SPBU No. 14.237.447 Singkil nilainya melebihi total penjualan SPBU di tanggal yang sama.

Dari 58 rekomendasi BPK atas LHP Tahun 2024, sebanyak 24 rekomendasi atau 41 persen masih berstatus belum sesuai. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Hingga berita ini diturunkan, Kejari Aceh Singkil belum mengumumkan penetapan tersangka dalam kasus seragam sekolah tersebut.  (MC)
×
Berita Terbaru Update