-->

Notification

×

Iklan

LPA Soroti Kebijakan Pemindahan Anak Usai Insiden di RA YPI Batang Kuis

Senin, 16 November 2026 | November 16, 2026 WIB Last Updated 2026-11-16T10:06:39Z
DELI SERDANG – METRO 7 News//

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Deli Serdang menyoroti kebijakan Kepala Raudhatul Athfal (RA) dan Yayasan Pendidikan Islamiyah, Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, menyusul insiden yang dialami seorang peserta didik berusia lima tahun saat mengikuti kegiatan luar sekolah pada 10 November 2026, yang di antaranya mencakup aktivitas berenang.

Berdasarkan keterangan orang tua kepada LPA, setelah insiden tersebut pihak sekolah secara lisan meminta agar anak dipindahkan ke sekolah lain. Orang tua mengaku menerima permintaan itu dalam keadaan terpaksa karena merasa tidak memiliki pilihan lain. Keterangan mengenai proses pemindahan dan alasan di baliknya masih memerlukan klarifikasi dari pihak sekolah dan yayasan.

LPA juga menerima keterangan orang tua mengenai adanya pertemuan pihak sekolah dengan sejumlah orang tua murid lainnya. Ibu anak mengaku tidak mengetahui siapa yang menginisiasi pertemuan maupun apa tujuannya. Karena itu, LPA meminta agar pertemuan tersebut diklarifikasi, termasuk memastikan tidak terdapat tekanan sosial atau pengucilan terhadap anak dan keluarganya.

Ketua LPA Kabupaten Deli Serdang, Junaidi Malik, S.H., menegaskan bahwa insiden yang melibatkan anak seharusnya menjadi momentum bagi lembaga pendidikan untuk memperkuat perlindungan, melakukan evaluasi, dan memastikan pemulihan anak. Kepala RA dan yayasan tidak boleh menjadikan pemindahan anak sebagai jalan keluar dari persoalan yang semestinya diselesaikan melalui tanggung jawab kelembagaan.

Menurut LPA, Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan hak anak atas perlindungan dari kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Sementara Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjamin pendidikan yang berkeadilan, tidak diskriminatif, dan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan bermutu.

LPA mengingatkan bahwa Pasal 76A jo. Pasal 77 UU Perlindungan Anak mengatur larangan perlakuan diskriminatif terhadap anak yang mengakibatkan kerugian materiil atau moril dan menghambat fungsi sosialnya. Pasal 76B jo. Pasal 77B mengatur larangan perlakuan salah dan penelantaran anak, sedangkan Pasal 76C jo. Pasal 80 mengatur larangan melakukan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana apabila seluruh unsur tindak pidananya terbukti, termasuk ancaman penjara dan denda sesuai ketentuan yang berlaku.

LPA menegaskan bahwa kepala RA maupun yayasan tidak otomatis dapat dinyatakan bersalah hanya karena adanya permintaan pemindahan anak. Namun, apabila pemeriksaan menemukan unsur diskriminasi, penelantaran, perlakuan salah, atau kekerasan yang memenuhi ketentuan pidana, pertanggungjawaban hukum harus ditegakkan. Penilaian harus berdasarkan bukti, bukan prasangka maupun tekanan opini publik.

LPA mendesak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang memeriksa kebijakan kepala RA dan yayasan, mengklarifikasi proses permintaan pemindahan anak, serta menelusuri tujuan dan dampak pertemuan dengan orang tua murid lainnya. Kemenag juga diminta mengevaluasi pengawasan kegiatan luar sekolah, SOP keselamatan, jumlah peserta didik dalam kelas, dan kecukupan pendampingan, termasuk memastikan anak memperoleh pemeriksaan kesehatan serta pemulihan psikologis sesuai kebutuhannya.

LPA meminta agar hak anak untuk melanjutkan pendidikan dijamin tanpa stigma, diskriminasi, maupun pengucilan. Apabila ditemukan pelanggaran, Kemenag perlu mengambil langkah pembinaan dan tindakan administratif sesuai kewenangannya, serta meneruskan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti yang cukup. Penanganan juga harus mengedepankan empat prinsip dasar hak anak: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak sesuai usia dan kematangannya.

Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penguatan Madrasah Ramah Anak tidak boleh berhenti sebagai slogan. LPA mendorong Kementerian Agama RI mempercepat penyelesaian dan penerbitan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Madrasah Ramah Anak (Juknis MRA) agar seluruh madrasah memiliki pedoman operasional yang jelas mengenai pencegahan kekerasan, mekanisme pengaduan, penanganan kasus yang ramah anak, pemulihan korban, partisipasi anak, serta pengawasan dan evaluasi.

Dorongan percepatan tersebut semakin relevan karena dalam pemberitaan resmi Kementerian Agama pada 13 November 2026, penyusunan Juknis MRA masih berlangsung dan sedang diperkaya dengan muatan antikekerasan serta toleransi. LPA meminta agar proses ini memiliki target penyelesaian yang jelas, melibatkan organisasi perlindungan anak, pakar tumbuh kembang, pendidik, orang tua, dan anak, serta memastikan pedomannya dapat diterapkan hingga tingkat RA dan madrasah di daerah.

Ketua LPA Kabupaten Deli Serdang, Junaidi Malik, S.H., menegaskan, "Ketika seorang anak mengalami persoalan di lingkungan pendidikan, sekolah dan yayasan seharusnya hadir untuk melindungi dan memulihkan. Jangan sampai anak yang mengalami insiden justru harus meninggalkan sekolah, sementara kebijakan dan tanggung jawab pengelola tidak pernah dievaluasi. Kami juga mendesak Kementerian Agama mempercepat penerbitan Juknis Madrasah Ramah Anak agar perlindungan anak tidak hanya menjadi komitmen, tetapi benar-benar menjadi standar kerja setiap lembaga pendidikan."

LPA menegaskan bahwa madrasah harus menjadi ruang yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas diskriminasi bagi seluruh anak. Sejalan dengan semangat Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak (Gernas RANA), LPA mengajak Kementerian Agama, pengelola pendidikan, orang tua, dan masyarakat membangun sistem perlindungan yang nyata. Anak bukan pihak yang harus menanggung akibat dari kelemahan sistem perlindungan di satuan pendidikan. Yang harus dievaluasi adalah sistem pengawasan, tanggung jawab pengelola, dan mekanisme perlindungannya, bukan hak anak untuk memperoleh pendidikan.

Catatan: Rilis ini disusun berdasarkan keterangan orang tua kepada LPA. Keterangan yang menyangkut pihak sekolah dan yayasan masih memerlukan klarifikasi. LPA membuka ruang hak jawab dan menjaga kerahasiaan identitas anak demi kepentingan terbaiknya. (Rels) 
×
Berita Terbaru Update