Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungbalai bersama sejumlah unsur lintas instansi menggelar razia gabungan di sejumlah rumah kost dan penginapan, Jumat sore (13/11/2026). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menekan penyakit masyarakat (pekat) sekaligus menjaga ketertiban umum di wilayah setempat.
Razia itu melibatkan unsur TNI AL, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Pendidikan, Polres Tanjungbalai, Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Operasi gabungan tersebut menyasar dugaan penyalahgunaan rumah kos dan penginapan yang berpotensi dijadikan tempat berlangsungnya aktivitas yang bertentangan dengan norma kesusilaan.
Razia dipimpin langsung Kepala Satpol PP Kota Tanjungbalai Pahala Zulfikar dengan pelaksanaan dikordinasikan oleh Kepala Bidang Perundang-undangan Satpol PP.
Pahala mengatakan, sasaran utama kegiatan tersebut adalah pasangan yang diduga bukan suami istri dan berada di dalam kamar penginapan maupun rumah kos. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap penghuni yang tidak dapat menunjukkan identitas kependudukan.
Menurut dia, pemeriksaan dan penindakan dilakukan apabila petugas menemukan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk penghuni yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Dari hasil razia tersebut, petugas mengamankan lima orang untuk dibawa ke Markas Komando (Mako) Satpol PP Kota Tanjungbalai guna menjalani pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut.
"Kelima orang tersebut terdiri atas dua pasangan yang diduga bukan suami istri dan satu orang waria. Setelah dilakukan pendataan, mereka diberikan arahan serta imbauan agar tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dan norma yang berlaku. Selanjutnya, mereka dipulangkan kepada pihak keluarga masing-masing," ujar Pahala didampingi Kepala Bidang Perundang-undangan Satpol PP.
Ia menegaskan, kegiatan pengawasan dan penertiban tersebut tidak berhenti pada razia kali ini. Satpol PP bersama unsur terkait berencana melaksanakan operasi serupa secara rutin dan berkesinambungan hingga akhir Desember 2026.
Pahala berharap, langkah tersebut dapat meningkatkan ketertiban umum, menjaga ketenteraman masyarakat, sekaligus mencegah penyalahgunaan rumah kos dan penginapan di Kota Tanjungbalai.
"Melalui kegiatan ini, kami berharap tercipta lingkungan masyarakat yang lebih tertib dan kondusif, serta tempat-tempat penginapan dan rumah kos dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya," katanya.
