Alokasi APBK untuk kebutuhan operasional Walikota Subulussalam.
Metro7news.com | Subulussalam - Pemerintah Kota Subulussalam hingga kini masih memiliki hutang dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 108 miliar rupiah. Hutang tersebut harus dibayar bersama bunga sebesar 5,66 persen yang dikhawatirkan akan menyebabkan defisitnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam.
Sebab tidak sebandingnya anggaran pendapatan dengan peningkatan anggaran belanja daerah Kota Subulussalam sudah terlihat pada APBK Perubahan TA 2021 dan 2022.
Oleh beberapa pihak, Pemko Subulussalam bersama legislatifnya dinilai telah gagal dalam mengatur keuangan daerah, sebab DPRK Subulussalam yang memyetujui pinjaman tanpa melakukan kajian terlebih dahulu terkesan ikut-ikutan membebani anggaran perbelanjaan daerah. Yang nantinya hanya akan mewariskan hutang kepada pemimpin daerah selanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Antoni Tinendung Pimpinan LSM Suara Putra Aceh Kota Subulussalam menilai hutang PEN senilai 108 miliar tersebut terlalu dipaksakan.
Menurutnya, pemanfaatan anggaran hutang PEN oleh Pemko Subulussalam lebih banyak dialokasikan ke infrastruktur dan optimalisasi sungai.
Harusnya, lanjut Antoni, Pemko Subulussalam lebih memprioritaskan pemberdayaan masyarakat dalam upaya ketahanan pangan yang memiliki impak positif bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Saat dikonfirmasi Metro7news.com, Antoni Tinendung via selulernya, Minggu (15/01/23) mengatakan, bahwa dana program PEN yang digunakan oleh Pemko Subulussalam tidak tepat sasaran dan hanya akan menambah beban daerah.
"Harapan saya, Pemko Subulussalam dan ASN dapat menghilangkan budaya meminjam, mereka harus pikirkan konsekwensinya donk. Jangan besar pasar dari pada tiang," ujar Antoni.
(Ah/Tim)