Bupati Asahan ikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pengeran Diponegoro 30 Medan, Senin (31/08/2026) sore.
Rakor dihadiri oleh, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Gubernur Sumatera Utara, Forkopimda Sumatera Utara, Kepala Daerah se-Sumatera Utara dan para tamu undangan lainnya.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE dalam sambutannya menegaskan bahwa penggenjotan PAD menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, memperluas sumber pendapatan yang belum digali, meningkatkan kualitas SDM, serta memperkuat digitalisasi sistem guna mengurangi praktik korupsi.
Ia juga menekankan agar BUMD di daerah lebih dioptimalkan kinerjanya, menjalin kerja sama dengan pihak terkait, serta memanfaatkan program CSR secara tepat.
Menurutnya, saat ini daerah langsung menerima opsen dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang memiliki kontribusi besar terhadap PAD. Dengan PAD yang meningkat, masyarakat akan semakin sejahtera.
Sementara itu Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution pada kesempatan itu mengatakan, bahwa pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian target PAD adalah prioritas utama.
"Kita harus lebih gencar lagi dalam meningkatkan PAD. Salah satu sumber utama adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan adanya opsen PKB, diharapkan daerah dapat meningkatkan penerimaan PAD secara signifikan," katanya.
Gubsu juga meminta dukungan penuh dari seluruh Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
Usai mengikuti pelaksanaan Rakor, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., dalam keterangannya mengatakan bahwa Pemkab Asahan menyambut baik terselenggaranya rakor ini sebagai wadah mempererat sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah.
Beliau pun berharap penyaluran DBH berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga pelaksanaan program prioritas daerah tidak terhambat.
Selain itu Bupati juga memohon dukungan sinkronisasi data pajak antara Provinsi dan Kabupaten/Kota guna menghindari tumpang tindih data dan potensi kehilangan pendapatan.
Lebih lanjut beliau juga menegaskan bahwa seluruh upaya peningkatan pendapatan daerah ditujukan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat
"Pendapatan daerah yang dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel adalah jembatan menuju kesejahteraan masyarakat. Sinergi dan kesamaan data antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat krusial agar setiap rupiah yang diterima dapat bermanfaat secara optimal bagi rakyat," tutupnya. (dt)
