Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil, Selasa (15/9/2026) siang. Aksi ini menjadi sorotan publik karena membawa 4 isu besar terkait pengelolaan keuangan negara.
Aksi yang dikoordinatori oleh Syahrul Amri Syahputra S ini berlangsung tertib dengan pengawalan aparat Kepolisian, Satpol PP dan Linmas. Dalam foto yang diabadikan Metro 7 News, terlihat seorang orator dengan pengeras suara merah menyampaikan tuntutan di hadapan barisan pejabat Pemkab Aceh Singkil yang berdiri di teras kantor.
Massa datang dengan membawa poster dan spanduk kritis bertuliskan "Jabatan Publik BUKAN Warisan Keluarga" "Proyek Pemerintah X, Proyek Pribadi ", dan "APBD Untuk Rakyat Bukan...".
Berikut 4 tuntutan lengkap yang disampaikan:
1. PROYEK PELABUHAN CPO Rp. 24 MILIAR MANGKRAK
Ini menjadi isu utama. Mahasiswa mempertanyakan efektivitas pembangunan Pelabuhan CPO yang menelan anggaran fantastis sekitar Rp. 24 miliar. Di lapangan, bangunan tersebut dinilai terbengkalai, tidak berfungsi dan hanya menjadi monumen bisu.
"Realita di lapangan, proyek dengan anggaran yang sangat fantastis itu justru memberikan hasil yang sangat miris. Bangunan terbengkalai, mangkrak, tidak berguna dan menjadi monumen bisu. Uang rakyat Ter dihambur-hamburkan, negara berpotensi dirugikan," ujar Syahrul dalam orasinya.
Massa meminta audit menyeluruh dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pembayaran hingga manfaat aset.
2. JAMINAN HIDUP (JADUP) KORBAN BANJIR
Massa menilai penyaluran Jadup bagi korban banjir di Aceh Singkil belum tuntas dan perlu evaluasi serta transparansi.
3. KELEBIHAN BAYAR SERAGAM KORBAN BANJIR Rp. 687,56 JUTA
Tuntutan ini mengacu pada pemberitaan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat adanya kelebihan pembayaran pada pengadaan seragam korban banjir sebesar Rp. 687,56 juta.
4. PROGRAM SEKOLAH RAKYAT & DUGAAN JUAL BELI JABATAN
Mahasiswa juga meminta Pemkab Aceh Singkil transparan terkait program Sekolah Rakyat dan mengklarifikasi isu yang beredar di masyarakat mengenai dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab, seperti yang tertulis dalam spanduk mereka.
MINTA ATENSI PRESIDEN PRABOWO HINGGA KAJATI ACEH
Di akhir aksi, massa secara khusus memohon atensi dari Presiden RI Prabowo Subianto, Kapolri, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh untuk mengawasi dan menelusuri persoalan keuangan negara di Aceh Singkil secara objektif dan profesional.
"Kami meminta transparansi, bukan pembenaran. Kami meminta pemeriksaan, bukan penghakiman. Jika seluruh proses telah sesuai aturan, buka dan buktikan kepada publik. Namun jika ditemukan pelanggaran, jangan ada pihak yang kebal terhadap hukum," pungkas Syahrul.
Ia menegaskan aksi ini adalah bentuk kontrol sosial, bukan untuk menghakimi. Pihaknya siap menempuh jalur resmi dengan melapor ke pemerintah pusat dan Aparat Penegak Hukum (APH) pusat jika diperlukan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemkab Aceh Singkil terkait tuntutan mahasiswa tersebut. Metro 7 News akan terus mengawal. (MC)
