Sekretaris Satgas PPA Kota Subulussalam - Kabupaten Aceh Singkil, Muhlis Gayo mengkritik keras pernyataan Komunitas Persaudaraan Barat Selatan Aceh (PBSA) yang menolak mentah-mentah Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil bergabung ke calon Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA).
Muhlis menyebut pernyataan PBSA tersebut konyol, menyesatkan dan melanggar prinsip demokrasi.
"Apa hak mereka menolak Subulussalam dan Aceh Singkil? Ini sudah melanggar demokrasi dan tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Kabupaten lain tidak punya hak melarang kami menentukan nasib daerah kami sendiri," tegas Muhlis Gayo, Senin (15/09/2026).
Menurutnya, hak menentukan bergabung ke Provinsi ALA sepenuhnya ada di tangan masyarakat Subulussalam dan Aceh Singkil, bukan ditentukan oleh kelompok dari luar.
Lebih lanjut, Muhlis menyatakan siap perang opini secara terbuka dan sehat terkait wacana DOB ALA tersebut.
"Saya Muhlis Gayo siap perang opini, adu data dan adu argumen secara terbuka! Tapi jangan sesatkan publik dan masyarakat ke dalam jurang kecurangan hanya gara-gara cuit dan mencari panggung demi kepentingan kelompok," tegasnya.
Ia meminta PBSA untuk tidak membangun narasi sesat seolah-olah Subulussalam dan Aceh Singkil adalah milik Barat Selatan Aceh, padahal mayoritas masyarakat di dua daerah tersebut ingin maju dan sejahtera bersama Provinsi ALA.
"Jangan cari panggung di atas penderitaan masyarakat. Biarkan masyarakat Subulussalam dan Singkil yang memutuskan, bukan kalian yang memutuskan dari belakang meja," pungkasnya.
Sebelumnya PBSA melalui H. Machsalmina Ali dan Mayjen TNI (Purn) T.A. Hafil menyatakan Subulussalam dan Aceh Singkil tidak memiliki konektivitas budaya dengan wilayah tengah dan tenggara Aceh. (Red)
