Penulis: Muhlis
Di Konoha, pemerintah lupa dia itu bukan kerajaan. Dia cuma organisasi yang digaji rakyat.
Bedanya pemerintah dengan lembaga lain? Secara hukum tidak ada. Pemerintah itu organisasi pelayan, bukan penguasa. Lembaga swadaya, ormas, wartawan, sama-sama organisasi. Bedanya cuma satu: pemerintah dibiayai APBN/APBK, digaji negara, fasilitas negara, liburan pun pakai uang negara.
Makanya kalau di Konoha jumpa pers tidak pernah ada. Yang keluar cuma rilis seremonial foto potong pita. Itu namanya bukan komunikasi publik, itu iklan.
Fungsi pemerintah: eksekusi kebijakan dan selesaikan masalah warga.
Fungsi DPR: mengawasi, menganggarkan, dan membuat aturan.
Kalau di Konoha setiap hari berita kasus korupsi, perambahan, konflik lahan diterbitkan wartawan, tapi DPR diam, pemerintah diam, itu bukan berarti kasus tidak ada. Itu namanya pembiaran fungsi pengawasan.
DPR yang tidak pernah melaporkan dugaan penyimpangan Bupati ke APH, padahal itu tugas konstitusionalnya, maka dia sudah alih fungsi: dari pengawas menjadi penonton. Dan penonton itu tetap digaji.
Wartawan independen di Konoha akhirnya jadi satu-satunya yang kerja. Pemerintah kerja pakai rilis, DPR kerja pakai rapat tutup pintu, wartawan kerja pakai kaki cek lapangan.
Kenapa bisa begitu?
1. Rilis seremonial itu aman. Tidak ada tanya-jawab. Tidak ada wartawan yang bisa nanya, "Pak, angka kemiskinan masih 17%, kok klaim sejahtera?" Kalau jumpa pers, harus jawab.
2. DPR di Konoha banyak yang merasa bagian dari pemerintah, bukan pengawas pemerintah. Koalisi gemuk bikin fungsi kontrol mati.
3. Gaji tetap jalan. Mau kerja atau tidak, mau ada kasus atau tidak, tanggal 1 tetap gajian, tunjangan tetap cair, keluarga tetap bisa liburan tiap minggu.
Di negara yang sehat, pemerintah butuh wartawan untuk dikritik. Di Konoha, pemerintah butuh wartawan untuk difoto.
Jadi kalau ditanya apa fungsi pemerintah dan DPR kalau semua kasus justru dibongkar wartawan?
Jawabannya simpel: di Konoha, fungsi mereka sedang diambil alih oleh rakyat dan wartawan independen. Mereka yang digaji, yang kerja orang lain.
Itu bukan kritik ke orang, itu kritik ke sistem Konoha.
Kalau di Aceh Singkil tidak begitu, berarti Aceh Singkil bukan Konoha. Tapi kalau polanya sama: rilis seremonial terus, jumpa pers nol, DPR diam, ya berarti Konoha bukan dongeng, Konoha ada di sekitar kita.
- TAMAT.
