Pengurus Gerakan Masyarakat Untuk Keadilan (GEMUKA) menyampaikan pernyataan sikap terkait Surat Nomor: 800.1.6.2/1335/2026 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku ASN.Minggu 26 Oktober 2026
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris GEMUKA, Buyung Sanang Manik.
GEMUKA memohon kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil agar pemeriksaan tersebut ditangani secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa mengaitkannya dengan perjuangan menyuarakan aspirasi masyarakat korban banjir dan tanah longsor November 2025 lalu.
"Jangan sampai perjuangan menyampaikan aspirasi rakyat justru dipandang sebagai persoalan tersendiri. Penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kepedulian terhadap nasib masyarakat yang hingga kini masih menantikan perhatian dan kepastian dari pemerintah," ujar Buyung.
Saat ini telah memasuki minggu keempat Oktober 2026. Dalam hitungan hari, November 2026 akan tiba, yang menandai hampir satu tahun sejak bencana banjir dan tanah longsor melanda Aceh Singkil. Namun hingga kini, masyarakat masih menantikan kepastian realisasi bantuan berupa Jadup, Isi Hunian, dan Stimulan Ekonomi.
GEMUKA menegaskan tidak bermaksud mengintervensi proses pemeriksaan. Pihaknya hanya berharap proses berjalan adil, transparan, dan berdasarkan fakta. (MC)
