Aliansi Pemuda dan Masyarakat Pemerhati Aceh Singkil (AMPAS) mendesak Bupati Aceh Singkil mengevaluasi total tata kelola kesehatan, Kamis (12/11/2026).
Desakan ini muncul setelah bidan desa mengeluhkan target administratif yang tidak realistis.
Sekjen AMPAS, Rahman Syafi’i, S.H., menilai pelayanan kesehatan kini bergeser dari keselamatan masyarakat menjadi sekadar kejar target di atas kertas.
"Jangan sampai kesehatan masyarakat dan keselamatan tenaga kerja dikorbankan demi laporan administratif semata. Bupati harus berani mengevaluasi total jajaran pimpinan Dinas Kesehatan," tegas Rahman.
Menurut AMPAS, bidan desa dituntut memeriksa puluhan orang per hari, padahal di lapangan hanya mampu melayani beberapa orang dengan prosedur yang benar.
Kondisi ini memicu kekhawatiran manipulasi data, di mana pendataan diduga hanya dari Kartu Keluarga tanpa pemeriksaan fisik. Bidan juga disebut tertekan ancaman administratif terkait penugasan dan kepegawaian.
AMPAS juga menyoroti anggaran kesehatan. Dana besar untuk jaminan kesehatan harus berbanding lurus dengan mutu layanan di kampung.
"Anggaran kesehatan dari uang rakyat harus transparan dan akuntabel. Jangan biarkan anggaran besar tetapi masyarakat tetap mengeluhkan layanan yang seadanya," tambahnya.
AMPAS meminta Pemkab segera audit kinerja internal, dengar aspirasi nakes di akar rumput, dan pastikan SOP berjalan tanpa intimidasi birokrasi. (MC)
