Focus Group Discussion (FGD) bertema "Mengurai Pengelolaan Dana BOK Dari Perencanaan Hingga Manfaat" yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang (P) Aceh Singkil, tetap berjalan sesuai jadwal, Jumat (20/11/2026), pukul 09.00 WIB, di Aula Dinas Kesehatan Aceh Singkil.
Namun, dalam kegiatan tersebut, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil diduga mangkir dari undangan dan tidak hadir, meskipun menjadi pihak utama yang diundang untuk menjelaskan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Padahal, undangan kegiatan sudah disebarluaskan sejak 11 November 2026, dengan Nomor: 003/B/Sek-Pan/VI/1448 H, ditandatangani Ketua Umum HMI Cabang (P) Aceh Singkil, Ahmad Nasir.
Dalam undangan tersebut, HMI mengundang Bupati Aceh Singkil, Wakil Bupati, Ketua DPRK, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Dandim 0109/Aceh Singkil, Ketua Komisi IV DPRK, Kasat Reskrim Polres, Kasi Pidsus Kejaksaan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas se-Aceh Singkil, Camat Singkil, Kepala Desa dan Bidan Desa se-Kecamatan Singkil, hingga seluruh media pers Aceh Singkil, serta organisasi mahasiswa dan kepemudaan.
Ketidakhadiran Dinkes tersebut menjadi sorotan peserta FGD. Pasalnya, tema yang dibahas berkaitan langsung dengan transparansi pengelolaan Dana BOK, yang menjadi kewenangan Dinkes.
Berdasarkan informasi yang dipublikasikan pada Oktober 2026, total pagu indikatif Dana BOK untuk 12 Puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar *Rp11.619.237.000 atau sekitar Rp11,62 miliar*, berdasarkan dokumen yang disebut sebagai lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Singkil Nomor 440/1944/BOK-PKM/2025, tanggal 14 Oktober 2025.
Rinciannya:
Gunung Meriah Rp1.952.953.000, Singkil Rp1.313.400.000, Singkil Utara Rp1.200.900.000, Simpang Kanan Rp1.128.500.000, Danau Paris Rp844.800.000, Singkohor Rp843.600.000, Kota Baharu Rp823.100.000, Suro Rp807.800.000, Pulau Banyak Rp721.000.000, Pulau Banyak Barat Rp686.900.000, Kuta Tinggi Rp662.684.000, Kuala Baru Rp633.600.000.
Peserta FGD menilai, ketidakhadiran Dinkes tersebut diduga karena takut dikuliti oleh publik terkait pengelolaan Dana BOK. Dugaan tersebut mengemuka karena hingga acara berlangsung, tidak ada perwakilan Dinkes yang hadir untuk memberikan penjelasan.
"Ini kan forum diskusi, bukan pengadilan. Kenapa harus takut hadir? Justru di sinilah Dinkes bisa menjelaskan langsung ke publik," ujar salah satu peserta FGD.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil belum memberikan keterangan resmi terkait alasan ketidakhadirannya. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Aceh Singkil.
Publik berharap, Dinkes Aceh Singkil dapat memberikan penjelasan terbuka, agar pengelolaan dana BOK Rp11,62 miliar dapat berjalan transparan dan akuntabel, serta tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat. I(MC)
