Metro7news.com | Sampali - Setiap penertiban selalu menimbulkan pro dan kontra. Namun jika dinilai secara jernih, proses penertiban di kawasan Pasar Nawacita, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, pada 18 November 2026 lalu, patut disebut berjalan baik: tertib, terkoordinasi, dan tanpa kericuhan.
Buktinya terlihat dari dokumentasi warga di lapangan. Sejak pagi, aparat dan petugas sudah hadir, alat berat sudah disiagakan, dan warga berkumpul menyaksikan prosesnya dengan tenang. Tidak ada bentrokan, tidak ada anarkis. Situasi yang terekam justru menunjukkan suasana pengawasan bersama, bukan suasana konflik.
Penertiban ini bukan penggusuran liar. Di lokasi terpasang papan pemberitahuan bahwa lahan tersebut merupakan milik PT Perkebunan Nusantara I (Persero) dengan HGU No. 152 Sampali, dan pedagang diminta segera mengosongkan lahan.
Artinya, negara hadir bukan untuk sewenang-wenang, melainkan menegakkan aturan atas aset yang sudah jelas status hukumnya. Jika aset negara dibiarkan terus diduduki tanpa kejelasan, justru akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Kehadiran polisi, TNI, dan Satpol PP di sekitar Citraland Ciputra dan Pasar Tradisional Nawacita sering disalahartikan sebagai intimidasi. Padahal justru sebaliknya: kehadiran mereka membuat proses berjalan aman dan terkendali.
Tanpa pengamanan, penertiban lahan seluas itu dan melibatkan banyak pedagang sangat rawan gesekan. Fakta bahwa proses bisa berjalan sampai alat berat bekerja, sementara warga tetap bisa menyaksikan dari jarak aman, adalah bukti pengamanan bekerja dengan baik.
Kondisi di sekitar Pajak Nawacita selama ini sudah tidak ideal: jalan berlumpur, becek, dipenuhi genangan, dan lapak-lapak semi permanen berjejer tanpa penataan. Dokumentasi warga pada hari penertiban pun memperlihatkan jalan berlubang dan berlumpur di sekitar pasar.
Penertiban adalah langkah awal menuju Sampali yang lebih bersih, aman, dan tertata. Pasar yang tertata akan membuat pembeli nyaman, pedagang lebih dihargai, dan desa terlihat lebih bermartabat.
Kita harus jujur: tidak ada penertiban yang membuat semua pihak bahagia di hari yang sama. Ada pedagang yang kehilangan tempat berjualan sementara, dan rasa sedih itu wajar. Seorang warga yang melintas di sekitar PAB Sampali bahkan menuliskan rasa iba melihat warung-warung dibongkar.
Namun pemerintah tidak bisa berhenti pada rasa iba. Yang dibutuhkan pedagang bukan pembiaran, melainkan solusi lanjutan: relokasi yang jelas, pendataan ulang, dan tempat berjualan baru yang legal dan layak.
Jika penertiban yang sudah berjalan tertib ini dilanjutkan dengan dialog dan relokasi yang manusiawi, maka Sampali akan menjadi contoh: penegakan hukum bisa berjalan baik tanpa mengorbankan rakyat kecil.
Penertiban yang tertib adalah modal. Tinggal bagaimana kita menjaganya agar tetap adil.
(Redaksi)
