Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membersihkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari praktik pengelolaan yang tidak efisien dan tidak profesional.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden usai memimpin Town Hall Danantara Indonesia yang dihadiri 1.500 pimpinan BUMN dari 844 perusahaan, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.
Presiden meminta kepada Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajaran direksi dan anak perusahaan BUMN.
"Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu yang mungkin kurang efisien. Atau ada praktik-praktik yang tidak benar, harus ditinggalkan," ujar Presiden Prabowo.
Presiden menegaskan, evaluasi tidak hanya berdasarkan kinerja keuangan, tetapi juga meliputi integritas, watak, akhlak, dan prestasi.
"Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya, dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengungkapkan kekecewaannya terhadap masih banyaknya direksi BUMN yang dinilai tidak mampu menjalankan amanah, namun tetap menuntut tantiem meskipun perusahaan yang dipimpinnya merugi.
"(BUMN) sudah rugi, minta tantiem lagi. Tidak tahu malu. Kalau tidak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja. Banyak yang siap menggantikan," kata Presiden.
Presiden juga menyoroti jumlah BUMN yang membengkak hingga mencapai 1.074 perusahaan, termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan. Untuk itu, Pemerintah tengah menyiapkan langkah tegas, termasuk pembentukan pengadilan khusus guna mengusut pengelolaan BUMN 30 tahun ke belakang.
Sementara itu, Kepala Danantara Rosan Roeslani menyatakan, evaluasi dilakukan tidak hanya secara internal, tetapi juga melibatkan penasihat dari dalam dan luar negeri agar seleksi pimpinan BUMN berjalan objektif, transparan, dan akuntabel.
"Evaluasi dilakukan tidak hanya internal di Danantara, tapi juga bekerja sama dengan penasihat dari dalam dan luar negeri," ujar Rosan.
Danantara menegaskan, reformasi BUMN tidak semata mengejar laba instan, melainkan peningkatan kualitas tata kelola, transparansi, dan kinerja operasional jangka menengah hingga panjang, demi kesejahteraan rakyat Indonesia. (MC)
