Penantian panjang selama 18 tahun akhirnya berakhir. DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan kepada peserta rapat.
Seluruh fraksi serentak menjawab "Setuju", disusul ketukan palu tanda pengesahan.
Perjuangan 18 Tahun
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengatakan RUU ini sudah bergulir sejak tahun 2008.
"Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," ujar Habiburokhman.
Pembahasan tingkat I telah diselesaikan pada Rabu (18/11/2026). Panja telah merampungkan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Komisi III juga telah melakukan lebih dari 87 kali Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum bersama pakar, akademisi, dan organisasi masyarakat, serta 15 kunjungan kerja ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan untuk menyerap masukan masyarakat.
Apa Isi UU Perampasan Aset?
UU ini bukan hanya untuk koruptor. Habiburokhman menjelaskan UU ini menyasar berbagai tindak pidana, antara lain :
1. Korupsi dan pencucian uang
2. Narkotika dan psikotropika
3. Terorisme
4. Penyelundupan senjata dan manusia
5. Perdagangan orang
6. Penipuan, penggelapan, dan investasi bodong berbasis teknologi yang merugikan masyarakat luas
Poin paling penting :
Negara kini bisa merampas aset hasil kejahatan melalui 2 jalur:
Perampasan aset pidana (lewat putusan pengadilan)
Perampasan aset perdata / tanpa putusan pidana (in rem) jika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, tidak dapat ditemukan, atau asetnya tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah.
UU ini juga mengatur pembentukan Badan Pengelola dan Pengawas untuk mengelola aset yang dirampas, agar tidak hilang, rusak, atau disalahgunakan.
Puan : Bukan Karena Desakan
Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pengesahan ini bukan karena desakan atau paksaan pihak manapun.
"Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," tegas Puan.
Sementara itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini yang hadir mewakili pemerintah mengungkapkan, selama ini ada 3 kelemahan dalam perampasan aset: prosesnya lama, aset keburu dialihkan, dan pemulihannya tidak optimal. UU baru ini diharapkan menjadi instrumen baru pemulihan kerugian negara dan korban.
Tinggal Tunggu Tanda Tangan Presiden
Setelah disahkan DPR, UU Perampasan Aset tinggal menunggu ditandatangani Presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara untuk resmi berlaku.
Dengan disahkannya UU ini, aparat penegak hukum kini memiliki senjata baru untuk mengejar harta hasil kejahatan, meski pelakunya kabur ke luar negeri atau meninggal dunia.
Bagaimana menurut masyarakat Aceh Singkil? Apakah UU ini akan benar-benar membuat koruptor miskin, atau hanya jadi macan kertas? (MC)
