 |
| Suasana rapat pemantapan PP Nomor 85 Tahun 2021 yang mengatur pajak jenis dan besaran tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). |
Metro7news.com, Belawan -Belum lama ini pemerintah mengeluarkan peraturan atau PP Nomor 85 Tahun 2021 yang mengatur tentang jenis dan besaran tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang menetapkan tarif pasca tangkapan perikanan yang diberlakukan dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menanggapi hal tersebut, Henry M Batubara Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, kepada awak media ini diruang kerjanya, Selasa (05/10/21), menerangkan bahwa PP 85 Tahun 2021 tersebut akan mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh nelayan dan pengusaha dibidang perikanan.
"Pemerintah akan memberlakukan jenis tarif sesuai dengan hasil tangkapan, jika hasil tangkapan banyak, maka tarifnya akan banyak. Sebaliknya, jika hasil tangkapan sedikit, maka tarif pasca tangkapan juga akan sedikit, ini jelas lebih fair,"ungkap Henry.
Lebih jauh Henry M Batubara, menjelaskan bahwa PP 85 Tahun 2021 yang baru saja ditetapkan tersebut telah mulai diberlakukan diseluruh Indonesia. Dirinya berharap masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan berkomitmen untuk mengikuti aturan yang terkandung pada PP 85 tersebut.
"Saya akan melakukan sosialisasi tentang PP 85 Tahun 2021 secara kontinue kepada seluruh masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan di kawasan Gabion ini, agar mereka semua dapat memahaminya,"terangya.
Ditambahkannya bahwa, seluruh hasil dari PNBP tersebut akan dikelola dan disalurkan kembali untuk pengembangan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan, seperti jalan dan sarana pendukung lainnya yang lebih modern.
"Tarif yang dikeluarkan oleh para pengusaha perikanan adalah bentuk sumbangsih mereka terhadap kemajuan pelabuhan perikanan menuju pelabuhan yang lebih maju,"tutupnya. (DST)
