Gedung KPK
Metro7news.com | Madina - Kasus pemotongan Dana Desa Tahun 2022 marak terjadi di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), beberapa kepala desa (Kades), sudah sangat mengeluhkan atas permasalahan ini.
Soalnya, pemotongan yang kerap terjadi ini, akan berdampak kepada pembangunan di desa yang sudah disepakati dalam musyarawah desa (Musdes),
Hal ini mendapat komentar dari Pengamat Hukum Universitas Panca Budi, Rediyanto Sidi Jambak, SH, MH.
Rediyanto yang dihubungi wartawan menjelaskan dengan banyaknya pemotongan ini, maka para Kades bisa mengadukan oknum yang melakukan pemotongan itu ke APH atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun laporan ini, harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat.
"Kades yang merasa keberatan bisa membuat laporan ke KPK. Ini sudah tidak bisa ditolerir, apapun namanya Dana Desa itu merupakan program pemerintah pusat untuk membangun desa," jelas Redi.
Dia menilai temuan-temuan ini harus segera diproses. Hal ini dikarenakan jika terus dibiarkan, akan menjadi bola panas bagi Kades. Dia juga mengatakan, pemotongan Dana Desa ini merupakan tindakan yang melawan hukum.
"Jika benar temuan ini, sudah merupakan pelanggaran hukum yang jelas dan nyata. Apalagi jika Kades bisa menjabarkan pemotongan itu untuk apa-apa saja," tuturnya.
Berdasarkan informasi yang diterima wartawan, beberapa Kades saat ini resah, Keresahan mereka dikarenakan beberapa program pembangunan desa tidak bisa terlaksana. Dikarenakan dalam dua tahap pencairan Dana Desa, banyak terdapat pemotongan-pemotongan yang tak jelas penggunaannya.
"Misalkan saja, bulan Mei kemarin dan Juni ini, banyak sekali pemotongannya. Dalam pencairan ini, pihak kecamatan memang yang langsung memotongnya," ungkap salah satu Kades yang enggan disebutkan namanya dan desanya.
Kades yang enggan disebutkan namanya ini menjelaskan, beberapa anggaran yang sudah dipotong hingga saat ini tidak kelihatan barangnya.
"Barangnya tidak kelihatan, tapi uangnya sudah dipotong. Ini yang membuat kami bingung dalam pembuatan laporannya," keluhnya.
(TIM)
