 |
| Rapat BKN Medan terkait kasus PPPK Madina Tahun 2023, (foto koleksi). |
Metro7news.com|Medan - BKN Medan menyebut BKN Pusat akan turun ke Mandailing Natal (Madina) untuk melakukan audit investigatif kasus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Madina 2023.
Kepala Kantor Regional VI BKN Medan, Janry Haposan Simanungkalit mengaku pihaknya siap mengantar kemana saja jika BKN Pusat datang ke Madina soal kasus PPPK 2023 ini.
Kepala Kanreg VI BKN Medan ini mengatakan, posisi mereka tetap proaktif dalam kasus PPPK Madina ini.
Dan jika BKN Pusat ingin turun langsung ke Madina, BKN Medan siap mengantar kemana saja sesuai kebutuhan BKN Pusat.
“Kalau memang dari pusat sudah siap untuk turun. Kita sangat siap untuk menerima. Untuk mengantarkan ke lokasi kemana saja sesuai kebutuhan,” katanya via telepon seluler, Rabu (17/04/24).
Menurutnya, belum ada kesimpulan dari BKN hingga hari ini terkait pengumuman PPPK 2023 Mandailing Natal.
BKN masih mengumpulkan data sekunder semisal data objektif hasil tes peserta seleksi di Madina.
“Ketika sudah clear semua. Barulah kita umumkan. Kita juga menunggu hasil PTUN (Medan). Keputusan pengadilan juga harus kita patuhi,” katanya.
Menurutnya, minggu ini kemungkinan sudah ada kabar dari BKN RI soal audit investigatif PPPK 2023 Madina.
“Kemarin sudah saya laporkan. Mudah-mudahan minggu ini sudah dapat kabar (dari BKN Pusat),” jelasnya.
Sambil menunggu, kita terus mendorong masing-masing instansi melakukan audit investigatif internal secara jujur.
"Terutama jujurnya itu. Tolong melibatkan orang yang betul-betul independen. Tidak ada ke kiri dan ke kanannya,” ungkapnya.
Disinggung ditangkapnya Kadis Pendidikan Madina, Dollar Siregar, Kaban BKD Abdul, Hamid Nasution dan empat pegawai Disdik oleh Polda Sumut akan menjadi pertimbangan bagi BKN terkait SKTT atau PPPK Madina 2023 ini, Janry Simanungkalit menyebut akan melihat konteksnya.
“Nanti kita lihat konteksnya. Konteksnya apa. Kalau memang itu ada kaitan. Itu jadi dasar pertimbangan. Karena itu kan lagi berproses juga di kepolisian. Kalau itu sudah sinkron. Kita padukan semua. Langsung. Kita juga tidak mau lama-lama,” katanya.
Namun sambil menunggu BKN Pusat, BKN Medan akan mendorong agar semua instansi terkait di Madina melakukan audit investigatif secara jujur dan transparan terkait kasus ini.
“Tidak ada yang ditutupi dan ingin semua tenang dan tidak ada yang dirugikan atau dizolimi dalam kasus PPPK Madina,” pungkasnya.
(MSU)