 |
| Herna Veva (kanan) saat menyampaikan sejumlah hal dalam RDP bersama tiga perusahaan. |
Metro7news.com|Tanjungbalai - Sebanyak tiga perusahaan produsen minyak dan tepung kelapa yang berada di Kecamatan Teluk Nibung dipanggil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi C DPRD Kota Tanjungbalai, Senin (12/01/2026).
Ketiga perusahaan yang berada di Jalan Letjen Suprapto Kelurahan Sei Merbau, Kecamatan Teluk Nibung tersebut adalah PT Agrindo Surya Abadi (PT ASA), PT Pelita dan PT Sumatera Baru.
Pemanggilan tersebut atas dasar permohonan aktivis yang tergabung dalam Komunitas Peduli Lingkungan (Kopling) dan Badan Intelijen Masyarakat (BIM) Kota Tanjungbalai. Kedua kelompok aktivis mengaku telah menemukan dugaan pelanggaran krusial yang dilakukan oleh perusahaan.
 |
| Perwakilan perusahaan (baris kanan). |
"Pertama mereka diduga membuang limbah produksinya langsung ke Sungai Asahan, lalu ada ruas jalan yang diduga telah diserobot oleh PT ASA. Selain itu ada laporan masyarakat sekitar yang resah dengan suara bising dari pabrik. Kami mendesak Komisi C untuk dapat bertindak tegas dan melakukan pemeriksaan atas semua izin yang mereka punya, benar atau tidak izin mereka," ungkap Alrivai Juherisa, Ketua Kopling yang diamini oleh Andrian Lubis, S.Hum, Ketua BIM saat RDP.
Amatan media diruang sidang, RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C DPRD Tanjungbalai, Martin Chaniago yang didampingi oleh Neni Kosasih, Junaidi Karo-karo dan Herna Veva. RDP juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perizinan Satu Pintu, Dinas UMKM, Disnaker, Camat Teluk Nibung, Darwansyah, M.M serta utusan dari tiga perusahaan.
Menanggapi hasil investigasi yang dilaporkan oleh aktivis lingkungan dalam RDP, Anggota Komisi C asal Partai PAN, Herna Veva, Amd pun terlihat berang. Dengan lantang, dirinya mencecar pertanyaan demi pertanyaan kepada para utusan perusahaan.
Herna Veva yang dikenal vokal tersebut meminta agar tiga perusahaan terkait dapat menunjukkan semua data perizinan yang ada. Mulai dari UKL dan UPL, izin ekspor atau impor, izin HO atau gangguan kenyamanan, salinan pendapatan perusahaan pertahun, bukti pembayaran pajak serta AMDAL perusahaan.
"Kalian jangan sesuka hati, selain limbah kalian, saya juga akan chek semua perizinan perusahaan kalian. Kan ada yang diekspor atau impor, pajak juga akan kami chek lho. Saya minta bawa semua data hari ini juga, biar kita lihat keselarasannya dengan data yang ada pada dinas," katanya.
Menanggapi pernyataan utusan perusahaan yang mengatakan, bahwa dalam setiap tahun perusahaan telah menyalurkan bantuan Sembako bagi warga. Herna Veva pun mengatakan, apa yang diberikan oleh perusahaan buat warga tidaklah sebanding dengan penghasilan perusahaan.
Menurutnya, pemberian Sembako setahun sekali, bukanlah hal yang patut untuk dilaporkan kepada DPRD Kota Tanjungbalai.
"Jangan kalian pikir itu udah hebat kali, kalian tengok tu masyarakat disekitar pabrik kalian, gak ada kok yang kaya-kaya. Masalah limbah, penyerobotan jalan umum, semua akan kita kupas ya," tambahnya.
Katanya lagi, terkait laporan aktivis yang mengatakan, adanya dugaan reklamasi di area pabrik, adalah satu pelanggaran yang tidak dapat diabaikan begitu saja.
"Itu masalah dugaan reklamasi lagi, ini pelanggaran yang tidak dapat ditolerir. Sungai itu urat nadi kehidupan, jangan sesuka hati buang limbah dan melakukan pelebaran atau reklamasi disitu. Sedangkan pihak PUPR Provinsi tidak berwenang mengeluarkan izinnya, kok bisa ada. Itu juga harus kalian tunjukkan dari mana izinnya," tandasnya.
Menjawab permintaan Herna Veva yang mendesak agar perusahaan dapat menunjukkan semua izinnya, para utusan perusahaan pun meminta agar Komisi C DPRD Tanjungbalai dapat memberikan mereka waktu satu minggu.
"Jika dalam satu minggu kalian tidak dapat menunjukkan seluruh izin yang kalian kantongi, maka saya akan melakukan penutupan sementara terhadap perusahaan kalian. Kalau saya bilang tutup, pasti akan tutup," tegasnya.
(dt)
