 |
| Aleksander saat di konfirmasi awak media di salah satu warung kopi di Kampung Lipat Kajang Atas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. |
Metro7news.com|Aceh Singkil - Pendaftaran yang di buka untuk Panitia Pemungutan Suara untuk Pilkada yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 nanti disenyalir penuh dilema dan sandiwara.
Hal tersebut di sampaikan, Alexander H A mantan Sekretaris LSM LIRA di Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil kepada awak media, Jum'ar (24/05/24).
Menurutnya, perekrutan petugas mulai dari Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) sampai pada Panitia Pemungutan Suara (PPS), semua sudah ada orang-orangnya, walupun pendaftaran belum di buka dan terbukti sebelum pengumuman di keluarkan dirinya sudah tau siapa yang akan lolos.
"Jadi sebelum perekrutan petugas PPK, PPS di buka, saya sudah tau siapa yang akan lolos," kata Alexander.
Bahkan katanya, ada nama-nama yang di kirimnya kepada Ketua Komisi Informasi Independen (KIP) sebelum pengumuman, itulah yang akan lolos karena dia ada dapat bocoran dari orang-orang terdekatnya.
"Saya sampaikan ke pada Ketua KIP terbukti nama-nama itu yang lolos," ungkap Bang Alex sapaan akrapnya.
Alex meminta kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Pusat (DKPP), maupun daerah supaya mempelajari bagaimana sistim perekrutan di Aceh Singkil mulai dari PPK sampai kepada perekrutan PPS
Kalo memang yang lolos harus ada kedekatan dengan para komisioner ataupun melalui Anggota DPRK, khususnya Komisi 1 yang merekrut Komisioner KPU berarti banyak masyarakat awan yang di zolimi.
"Kalau memang orang-orang dekat KPU semua yang akan diloloskan untuk apa di buka pendaftaran. Jadi rupanya perekrutan itu hanya formalitas dan settingan saja. Berarti itu sudah merugikan masyarakat luas," ungkap Bang Alex.
Dalam hal ini, Alex berpesan bagi orang- orang yang kalah, silahkan buat gugatan ke DKPP karena Nepotismenya jelas terlihat.
"Berarti, anggaran yang dikeluarkan daerah untuk KIP ini harus perlu dikurangi karena dana tersebut digunakan untuk menzolimi masyarakat yang lain," tandasnya.
Sambungnya, tentu ini perlu bahan pertimbangan kepada semua pihak, jangan jadikan rekrutmen baik tingkat PPK maupun PPS jadi ajang tempat Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
"Jadi kalau hal ini di biarkan, kita takut Pilkada yang sudah di ambang pintu akan tercederai," jelasnya lagi.
Diminta kepada aparat penegak hukum supaya bertindak secepatnya dan tegas, kalau memang ada indikasi memenangkan PPK/PPS dengan cara Nepotismenya dengan anggota dewan dan pejabat lainnya.
"Kita mintak kepada APH agar dapat menangkap pelaku sogok-menyogok dalam perekrutan anggota PPK dan PPS, demi terciptanya Pemilu damai, aman dan lancar serta transparan," pungkasnya, sembari mengatakan lakukan rekrutmen sesuai dengan ketentuan undang-undan yang berlaku.
(jhonwer manik)