 |
| Ketua DPD PROPAS 08 Sumut, juga Aktivis Lingkungan, Bendry Bosner Sagala saat berada di Satgas Mafia Tanah Bareskrim Mabes Polri beberapa waktu lalu. (dok/ist) |
Metro7news.com|Medan - Polemik yang menimpa Kadisnaker Sumut, Yuliani Siregar, jangan sampai memposisikan indikasi super powernya peran dan jaringan para mafia tanah di Sumatera Utara. Hal tersebut dinyatakan Aktivis Lingkungan Hidup, Bendry Bosner Sagala kepada wartawan, Minggu (22/02/2026).
Bendry penerima Penghargaan Lingkungan Hidup dari Kementrian LH, serta penerima penghargaan dari Dinas LH Deli Serdang ini memaparkan, pengenaan Pasal 170 KUHP Jo 406 (KUHP Lama), terkait tudingan adanya perusakan terhadap barang secara bersama-sama yang dapat merugikan kepentingan umum.
Berdasarkan laporan Kuasa Hukum PT TUN Sewindu, Junirwan Kurnia dan Amwizar, SH., MH, ke Poldasu No. STTLP/B/279/II/2025/SPKT, tertanggal 27 Februari 2025, seolah menjadi ironi bagi sikap dan ketegasan Kapolri Jendral Listiyo Sigit Prabowo yang tengah berusaha maksimal melakukan perbaikan citra polisi lewat Reformasi Polri.
Dimana lanjut Bendry, sikap dan perbuatan Yuliani Siregar yang dilaporkan saat menjabat sebagai Kadis Lingkungan Hidup Sumut, sikap Yuliani tadi merupakan kebijakan birokrasi dari birokrat yang menjadi pimpinan salah satu lembaga/dinas di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
"Saat peristiwa Yuliani Siregar, secara administrasi berada dilokasi kejadian perkara (TKP), dalam kapasitas sebagai pejabat Pemropsu, didampingi para staf dan anggotanya, termasuk para birokrasi lintas instansi lainnya seperti ASN kelurahan, kecamatan, Satpol PP, juga TNI Polri. Masa disamakan sebagai preman yang tengah memimpin gerombolan atau kumpulan bandit, atau seperti kelompok genk motor," tanya Bendry lagi.
Ditambahkan Bendry, tanpa ada niat untuk mengintervensi kinerja aparat kepolisian dalam menangani laporan dan perkara, harusnya sebut pegiat BSU 3G Sagala 54 itu, harus juga dilihat permasalahan secara keseluruhan.
Bahwa ketika ada struktur organisasi birokrasi yang bergerak untuk melakukan penertiban terhadap kegiatan usaha, baik perseroan ataupun perorangan yang ditenggarai belum memenuhi peraturan perundangan dan perijinan yang ada. Masa perbuatan penertiban tadi, dianggap sebagai kegiatan perusakan.
"Bung membangun tanpa IMB, setelah diingatkan untuk tidak terus membangun dan karena tak ada perizinan diminta membongkar sendiri. Tapi bung malah marah-marah ketika aparat birokrasi melakukan pembongkaran, dan para ASN yang bertugas tadi bung laporkan secara personal atas nama pribadi dan perorangan merusak bangunan milik bung," keras Bendry yang juga Ketua DPD PROPAS 08 (Relawan Pro Prabowo 08), Sumut.
Karenanya, Bendry berharap agar Kapoldasu Pol. Whisnu Hermawan Februanto segera menguatkan jajaran internal, khususnya lewat bidang pengawasan. Jangan sampai permasalahan ASN yang menjalankan tugas dan kewajibannya malah harus berurusan dengan kepolisian.
Dan informasi ini kemudian menjadi viral, lalu kemudian jadi gorengan politis terhadap pejabat ASN yang menjalankan tugas malah dikriminalisasi oleh APH. Dan membuat citra negatif terhadap aparat kepolisian, khususnya Polda Sumatra Utara.
"Indikasi adanya dugaan rekayasa perkara dalam kasus Yuliani Siregar ini sudah santer beredar dan berkembang di media sosial. Dimana masalah kedinasan diubah seolah menjadi masalah dan urusan pribadi perorangan. Apalagi laporan terhadap pejabat tadi disebutkan dilakukan oleh mantan purnawirawan," papar Sagala pula.
Terakhir Bendry Bosner Sagala sebagai Ketua DPD PROPAS 08 Sumut mengatakan mendukung gerakan reformasi Polri yang tengah dicanangkan Kapolri, Listiyo Sigit Prabowo dan dilanjutkan di Sumut oleh Kapoldasu, dengan membersihkan oknum-oknun yang tidak tertib dikalangan internal kepolisian.
"Kapoldasu kita saat ini, tengah melancarkan perang dengan narkoba, premanisme dan genk motor. Termasuk tengah menyiapkan karya besar sarana Satlantas di belakang Mapoldasu. Mari sama-sama kita dukung. Jadi kalau ada anggota yang berlagak kreak, dengan memainkan dan memanipulasi perkara tenggelamkan sajalah personal yang tak bisa dibina itu," tutup Bendry Bosner Sagala.
(fitri)
