 |
| Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX tahun 2026 di Halaman Kantor Bupati Asahan, Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Mekar Baru Kota Kisaran, Senin (27/04/26). |
Metro7news.com|Asahan - Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX tahun 2026 di Halaman Kantor Bupati Asahan, Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Mekar Baru Kota Kisaran, Senin (27/04/26) sekira pukul 08.00 WIB.
Kegiatan itu merupakan bagian dari peringatan nasional Hari Otonomi Daerah yang jatuh pada tanggal 25 April setiap tahunnya. Peringatan ini sebagai bentuk evaluasi dan penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH., MAP., bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Otonomi Daerah yang diikuti oleh jajaran Forkopimda Asahan, seperti Wakapolres, Selamat Riayadi, S.H., S.I.K., M.H, perwakilan Dandim 0208/AS, perwakilan Kajari Asahan, Kasi Datun, Dr. RM Yusuf Trisnajaya, S.H., M.H, mewakili Danlanal TBA, Ketua DPRD, H. Efi Irwansyah Pane, M.KM, para Asisten, Staf Ahli, OPD serta ASN di lingkungan Pemkab Asahan.
Dalam kesempatan tersebut, wakil bupati membacakan pidato Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D, dalam amanatnya menyampaikan, peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum untuk memperkuat komitmen dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Otonomi daerah disebut sebagai instrumen penting dalam pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX tahun 2026 mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” yang menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Mendagri juga mengatakan, beberapa langkah strategis yang ditekankan antara lain adalah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcomes) dan digitalisasi, penguatan kemandirian fiskal daerah serta kolaborasi antar daerah.
Sementara, pada pelayanan dasar dan pengentasan ketimpangan, pemerintah akan fokus dalam penguatan stabilitas dan ketahanan daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk menghadapi tantangan global seperti ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi.
Masih menurut Mendagri, upaya konkret yang perlu dilakukan adalah mewujudkan swasembada pangan melalui penguatan regulasi, SDM, dan distribusi. Mewujudkan swasembada energi dengan diversifikasi dan efisiensi pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.
Mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi, pengembangan kewirausahaan serta penekanan efisiensi anggaran.
Dalam pidato tersebut Mendagri juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, dengan prinsip kegiatan dilaksanakan secara sederhana dan tidak berlebihan. Optimalisasi sumber daya yang ada.
Anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menghindari pemborosan yang tidak berdampak langsung.
(dt)
