 |
| Sekjen Satgas Inti Prabowo (SIP) yang juga tergabung dalam Lintas 98 Sumut Edison Marbun. (Ist). |
Metro7news.com|Medan - Edison Marbun memuji kinerja Kortas Mabes Polri dalam mengusut kasus dugaan korupsi pemenuhan pasokan Batubara untuk PLTU pada periode 2018-2026.
Edison Marbun memaparkan, dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk PLTU pada periode 2018-2026 itu, tengah menjadi buah bibir dan pembicaraan masyarakat.
"Kita dukung dan apresiasi kinerja Kortas Mabes Polri," sebut Edison Marbun yang juga tergabung dalam Lintas 98 Sumut.
Disebutkan Marbun, disinyalir ada dugaan manipulasi terhadap kualitas batu bara yang dipakai, seperti spesifikasi batu bara yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi batu bara yang dibutuhkan. Jadi bukan tidak mungkin batu bara yang dikirim ke PLTU, tidak sesuai dengan dokumen batu bara yang dikirimkan.
Hal lainnya yang menjadi sorotan, papar Edison Marbun, termasuk kuantitas barang, seperti jumlah pasokan yang diterima dan dibayarkan tidak sesuai dengan data jumlah pasokan yang dikirim.
Karena perbedaan kualitas dan kuantitas pasokan batu bara yang dipergunakan oleh PLTU, sebut Edison Marbun, terjadilah selisih pembayaran antara harga dan nilai jumlah barang, dengan kuantitas dan jumlah barang pasokan yang diterima PLTU.
Dari sana tegas Marbun, patut diduga terjadilah manipulasi dalam pembayaran kontrak, karena adanya perbedaan antara kuantitas dan jumlah barang dalam kontrak, dengan kuantitas dan jumlah barang pasokan yang diterima.
Dan dari sejumlah dugaan berbagai manipulasi tadi inilah lanjut Marbun, pada akhirnya berdampak dalam kegiatan distribusi pasokan energi primer PLTU keberbagai daerah di Sumatera beberapa waktu lalu, hingga terjadinya pemadaman listrik (blackout) di sejumlah wilayah.
"Tentu saja Satgas Inti Prabowo mendukung pengusutan secara tuntas kasus ini oleh Kortas Mabes Polri, dimana ada dugaan negara mengalami kerugian hingga mencapai 5 triliun lebih," ujar Marbun, sembari berharap BPK RI dan BPKP dapat segera menuntaskan jumlah final kerugian negara.
Meskipun pihak Polri telah menyebut ada indikasi awal kerugian negara dan/atau perekonomian negara mencapai sekitar Rp5 triliun. Namun, angka final masih harus menunggu audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tukas Edison Marbun lagi.
Miskinkan Para Koruptor
Edison Marbun juga meminta agar negara melakukan tindakan tegas berupa memiskinkan para koruptor, dengan menyita dan merampas harta-harta haram para pejabat yang berkhianat kepada NKRI dengan prilaku korupsinya tersebut.
"Hingga timbul efek jera kepada para pejabat untuk tidak sewenang-wenang menggunakan kekuasaan dan jabatannya, untuk memperkaya diri pribadi, juga menguntungkan orang lain dan pribadinya dari kekuasaan dan jabatannya," keras Edison Marbun.
Terakhir, Edison Marbun mendukung kegiatan pemberantasan korupsi hingga keakar-akarnya, termasuk terhadap pejabat tinggi timbangan (oknum jaksa-red), FA yang telah ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dan TPPU.
"Kita harapkan Kortas Tipikor Mabes Polri dapat segera menuntaskan kasus korupsi dan TPPU tersebut, dan kita juga berharap agar masyarakat sipil terus mengawal penuntasan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang diduga melibatkan FA ini," tutup Sekjen SIP Edison Marbun.
(fitri)
