 |
| Foto Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia /PSI Abdil Khoir Nasution S.H. |
Metro7news.com, Madina - Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 7 Tahun 2006, tentang standarisasi sarana dan prasarana Pemerintah Daerah, tidak ada disebutkan peyediaan foto kepala daerah di ruang kerja pejabat eselon II, III dan IV serta pejabat fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah.
Hal ini juga ditegaskan oleh Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Abdul Khoir Nasution di Kantor Sekretariat DPD PSI Madina, Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan kota, Kamis (09/09/2021).
Pernyataan ini disampaikan Ketua DPD PSI Madina, dalam hal menanggapi viralnya penyediaan foto kepala daerah Madina, khususnya pada topi pet Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution, yang lambang kepala burung garuda mengarah ke kiri.
Viralnya foto tersebut, disebut tidak sesuai dengan bunyi PP Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara, Pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa, lambang kepala burung garuda mengarah ke kanan yang artinya kebaikan.
"Yang atur dalam Permendagri No 7 Tahun 2006, pada ruang kerja pejabat Pemerintah Daerah adalah Lambang Negara, foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, tidak ada bunyi yang menyatakan kepala daerah", tegas Abdul Khoir.
Dilanjutkannya, jika merujuk pada Permendagri No 7 Tahun 2006 tersebut, pengadaan foto Bupati dan Wakil Bupati Madina ini, terkesan dipaksakan. Karena, dinilai tidak memiliki payung hukum yang jelas.
" Apalagi dengan adanya bandrol harga yang diduga sampai jutaan rupiah, sebagaimana telah diberitakan di beberapa media online dan cetak," sebutnya.
Maka itu, dari DPD PSI Madina meminta dengan tegas agar Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas pihak - pihak yang menjadi penyedia foto Bupati dan Wakil Bupati Madina tersebut.
" Kita minta aparat penegak hukum segera mengusut siapa penyedianya, apalagi Foto yang salah edit, sehingga menuai polemik, melecehkan Lambang Negara," pungkas Abdul Khoir Nasution. (MS).
