 |
| Kunjungan KSP Kedeputian I Ke Bagan Deli Belawan, Terkait kelangkaan BBM bersubsidi untuk nelayan tradisional. (foto/Dst1) |
Metro7news.com, Belawan - Kelangkaan BBM bersubsidi yang dirasakan oleh nelayan tradisional di Belawan selama bertahun-tahun, membuat para nelayan kesulitan untuk mendapatkan BBM. Mereka harus rela tidak melaut, saat BBM bersubsidi tidak ada dijual.
Menyikapi kelangkaan BBM bersubsidi tersebut, M.Isa Al Basyir Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Kota Medan dan koalisi sengaja mengundang Kedeputian I Kantor Staf Kepresidenan (KSP), untuk meninjau langsung ke lapangan, penyebab terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi untuk nelayan yang terus saja terjadi selama bertahun-tahun tersebut.
Dari amatan awak media ini, KSP Kedeputian I, pada Rabu (03/11/21), terlihat turun langsung ke SPBU Nelayan Bagan Deli Belawan guna meninjau dan melihat langsung penyebab kelangkaan BBM bersubsidi untuk nelayan tradisional yang ada diseluruh kawasan Medan bagian Utara.
Kunjungan Kedeputian I KSP tersebut didampingi langsung oleh M.Isa Al Basyir, Pertamina Marketing Operation Region I Sumut, Kepala PPS Belawan, Henry M. Batubara, S.Pi. M.Si., Kadis Perikanan Kota Medan, Ikhsar Risyad M, Ketua HNSI Kota Medan, Abd Rahman dan Rustam Maha,SH., Ketua KPPI Kota Medan, Nilawati dan sejumlah anggota KNTI Kota Medan.
Ditengah kunjungannya, tim Kedeputian I KSP Alan F Koropitan bertanya langsung ke pihak Pertamina MOR I Sumut, mengapa kuota penyaluran BBM bersubsidi buat nelayan sangatlah kecil, padahal kebutuhan BBM nelayan tradisional sangatlah besar.
Pihak Pertamina MOR I Sumut pun menjawab bahwa Pertamina hanya akan menyalurkan dan mendistribusikan BBM sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh BPH Migas. BPH Migas lah yang selama ini menetapkan kuota pendistribusian BBM per lembaga.
Sementara Kepala PPS Belawan, Henry M. Batubara, S.Pi. M.Si. menyatakan bahwa pihaknya telah beberapa kali menyikapi kesulitan BBM bersubsidi buat nelayan yang selalu langka, dengan cara memberikan rekomendasi pendistribusian BBM kepada mereka dengan mudah dan tanpa biaya.
"Sebab nelayan tradisional ini lah yang semestinya mendapat penambahan kuota BBM bersubsidi, saya akan bantu mereka,”ujarnya dihadapan rombongan kunjungan KSP di SPBUN Bagan Deli Belawan.
Didepan KSP dan rombongan, M.Isa Al Basyir menyebutkan bahwa kebutuhan BBM bersubsidi untuk nelayan tradisional yang menggunakan boat atau perahu berkapasitas 5GT kebawah, perharinya membutuhkan BBM antara 20 hingga 25 ton.
Sedangkan kuota yang diberikan dan disalurkan pada SPBUN Bagan Deli hanya 32 ton perbulannya, padahal tadinya dikawasan ini ada 6 SPBUN, namun semuanya akhirnya tutup, dan hanya SPBUN Bagan Deli ini lah yang masih aktif menyalurkan BBM bersubsidi untuk nelayan.
Menurut Basyir, kuota yang sangat rendah yang diberikan oleh BPH kepada nelayan menjadi penyebab utama terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi selama ini.
"Jangankan BBM bersubsidi, yang non subsidi dengan harga 7 ribu rupiah perliter pun sulit untuk didapatkan oleh para nelayan. Jadi kemana sebenarnya minyak bersubsidi tersebut disalurkan,” ungkap Basyir dengan nada kesal.
Kepada KSP Basyir juga menunjukkan kartu E Kusuka yang dilengkapi dengan barrcode, sebagai bukti bahwa para nelayan tradisional, khususnya yang tergabung dalam KTNI telah memiliki data yang jelas dan lengkap.
Jumlah kartu E Kusuka ada 600, dan datanya sangatlah jelas, kartu ini pakai barcode yang sangat sulit untuk dimanipulasi. Namun hingga saat ini, tetap saja BBM bersubsidi nelayan mengalami kelangkaan.
Dari data tersebut harusnya BPH dapat menghitung seberapa besar kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan yang selayaknya mereka berikan. Penambahan kuota BBM bersubsidi sudah beberapa kali kami ajukan, namun hingga kini tak mendapat sambutan dari BPH Migas.
“Kepada KSP kami sangat berharap agar permasalahan ini dapat segera terselesaikan,” jelasnya.
KSP kedeputian I juga meminta sejumlah data dari Pertamina MOR I sumut tentang penetapan kuota, data nelayan tradisional yang lengkap kepada KNTI dan Kadis Perikanan Kota Medan, untuk ditinjau ulang.
KSP juga menyarankan agar Pemerintah melalui SKPD terkait seperti PPS Belawan, Dinas Perikanan Kota Medan dan Organisasi Nelayan dapat mengeluarkan rekomendasi kolektif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan BBM bersubsidi kepada nelayan.
Alan F Koropitan mengatakan bahwa besok KSP akan bertemu dengan pemerintah kota Medan dan Provinsi Sumut untuk membahas masalah ini.
Saat ditanya awak media ini, kira-kira kapan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan di kawasan Medan bagian Utara ini dapat direalisasikan.
"Secepatnya ya, saya akan usahakan secepatnya. Nah, media juga memiliki peran penting dalam pengawasan di lapangan, agar pendistribusian BBM bersubsidi tersebut dapat disalurkan sesuai kebutuhan nelayan, jangan sampai ada penyimpangan terkait hal itu,” Alan F Koropitan. (Dst1)
