| Ketua DPP LSM Garuda Mas minta ketegasan Pemko Medan dalam menuntaskan bangunan bermasalah di Kota Medan. (foto/Gus) |
Metro7news.com, Medan – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Garuda Mas, Abdul Hamid minta Pemko Medan dalam hal ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R), jangan tutup mata dengan menjamurnya bangunan bermasalah di Kota Medan.
Pasalnya, akan berdampak terhadap pemasukan pendapatan asli daerah (PAD), dari retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB).
Menurut Abdul Hamid, yang akrab di sapa Angga, penuntasan bangunan bermasalah di kota ini, masih dengan cara pilih kasih. Artinya, masih memilih-milih. Sehingga apa yang sudah menjadi program Walikota Medan terkait penuntasan bangunan bermasalah jalan di tempat.
Misalkan, kata Angga, seperti bangunan di Jalan Pasar III, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan selayang, sudah 50 persen rampung, namun belum ada tindakan tegas sedikitpun dari pihak yang berkompeten.
“Jadi bagaimana dengan Perda tentang IMB tersebut, atau hanya sebatas pajangan saja. Dan untuk kepentingan golongan saja, baru Perda tersebut berjalan,”ketus Angga.
Masih kata Angga, terkait bangunan di Jalan Pasar III, Kelurahan Tanjung Sari, Medan Selayang, apakah dinas terkait ada nyali untuk membongkar bangunan yang diduga sudah melanggar Perda tersebut.
Seperti pantuan, awak media ini, pada bangunan di Jalan Pasar III, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang. Sesuai surat ijin mendirikan bangunan (SIMB), nomor, 0813/0815/0885/12.5/2003/09/2021, tertanggal, 10-09-2021, dengan jenis bangunan rumah tempat tinggal (RTT), 3 lantai, sementara ijin yang dikeluarkan sebanyak 7 unit.
Menurut informasi, bangunan jenis rumah toko (Ruko), tersebut rencananya akan dibangun sebanyak 9 unit. Dengan rincian, 4 unit bagian depan, dan 5 unit bagian belakang. Sementara ini, baru terlihat, 3 unit yang dibangun pada bagian depan, dan 5 unit lagi bagian belakang. (Gus)
