Syahril Efendy Damanik, SH Ketua Medan Utara Pers dan Foto Ilustrasi BBM Ilegal di Kawasan Pelabuhan Perikanan Gabion Belawan. (foto : Istimewa)
Metro7news.com | Belawan - Akibat kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar untuk para nelayan tradisional di Belawan, akhirnya membuat Ketua KNTI Kota Medan menjadi berang dan meminta agar Walikota Medan, Bobby Nasution segera mencopot Ir. Ikhsar R Marbun dari jabatannya sebagai Kadis Pertanian dan Perikanan Kota Medan.
Namun dihari yang sama, Ikhsar R Marbun langsung memberi sanggahan melalui media ini, bahwa apa yang ditudingkan oleh Isa Al Basyir tidaklah benar.
Baca (Kadis Pertanian Perikanan Kota Medan Bantah Persulit Nelayan Dapatkan BBM Subsidi) di Metro7news.com edisi Rabu (18/05/2022).
Kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar untuk nelayan tradisional ini memang sudah menjadi masalah yang jika diibaratkan penyakit kanker, sudah masuk ke stadium 5 dan sepertinya hingga saat ini belum ada solusi yang terbaik dari pemerintah untuk mengantisipasi kelangkaan tersebut.
Disisi lain, seberapa besarpun kuota yang disalurkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan nelayan akan tetap saja tak mencukupi dilapangan. Ini semua diakibatkan oleh maraknya aksi mafia yang memborong BBM bersubsidi dengan harga yang sedikit lebih tinggi, lalu menjualnya ke para Pengusaha Perikanan dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga non subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Dalam hal ini tentunya pihak Perusahaan Perikanan yang berada di kawasan Pelabuhan Perikanan Gabion Belawan akan menjadi pihak yang paling diuntungkan oleh para penjahat migas yang ada di kawasan Medan bagian Utara dan sekitarnya.
Demikian yang disampaikan oleh Syahril Efendi Damanik, SH Ketua Umum Medan Utara Pers kepada pewarta di Medan, Rabu (18/05/2022).
Lebih jauh Syahril mengatakan, perlunya kerjasama berbagai pihak dalam menuntaskan permasalahan yang banyak menimbulkan kerugian tersebut.
Aksi mafia migas yang memborong BBM bersubsidi dan menjualnya kembali dengan harga non subsidi ini kan sangat jelas akan merugikan negara. Sebab ada selisih harga yang signifikan dalam permainan tersebut.
Belum lagi imbas terburuknya adalah kelangkaan BBM bersubsidi yang akan menyulitkan kaum nelayan tradisional dalam mendapatkan bekal BBM untuk melaut.
"Jadi saya kira, masalah ini gak akan pernah tuntas jika para penegak hukum yang berkedudukan di Medan Utara ini tidak saling bersinergi untuk memberantas mafia migas yang ada. Percuma saja banyak omong, kalau praktek mafia BBM tak juga dibasmi habis," jelasnya.
Sementara, lanjut Syahril, yang di khawatirkan adalah, adanya pemain kotor atau mafia BBM yang memiliki kekuatan dibelakangnya yang tiada tanding, sehingga praktek ini akan terus berlanjut sampai kapanpun.
"Untuk itu saya meminta kepada Kapolda Sumatera Utara untuk tidak segan-segan memberikan tindakan tegas kepada para mafia BBM di kawasan Pelabuhan ini. Saya yakin, beliau (Kapoldasu-red) sangat mengetahui permainan ini semua," tandasnya.
Dalam tahun ini saja, Poldasu belum ada sama sekali melakukan penangkapan BBM ilegal di kawasan ini dan terekspose oleh media.
"Kita sangat berharap adanya tindakan tegas oleh Polda Sumut terkait praktek mafia migas dalam waktu dekat ini," pungkasnya.
(Dst7)
