Foto Tokoh Bersejarah yang dipaksakan harus dibeli kepala desa se-Kabupaten Madina dengan menggunakan Dana Desa. (foto : tim)
Metro7news.com | Madina - Lengkap sudah, mungkin ungkapan ini yang akan datang dari para kepala desa (Kades) di Mandailing Natal (Madina), sebab banyaknya titipan dari berbagai pihak ke desa yang tidak di tampung dalam musyawarah desa (Musdes) maupun APBDes.
Belakangan, setelah turunnya Dana Desa untuk menunjang pembangunan dan infrastruktur dari fondasi pemerintahan yaitu tingkat desa. Hal ini juga kerap di manfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang melakukan penekanan terhadap oknum Kades dengan memasukkan barang titipan seperti pada anggaran 2022 ini.
Temuan awak media di lapangan, ada pihak-pihak yang menyodorkan kepada pemerintahan setempat berupa Foto Pahlawan, Map berbagai ber-merk, Profil Desa, bibit dan masih banyak lagi, dengan harga selangit.
Beberapa Kades yang di konfirmasi mengatakan, bahwa titipan tahun ini amat banyak dan ini akan menganggu program desa yang sudah ada.
"Ngeri titipan tahun ini, kami juga pusing harus gimana, ujungnya program yang sudah kami gagas di Musdes menjadi terbengkalai dan terancam gagal dan akan di ganti pada APBDes Perubahan. Karena selain anggaran yang mengecil sebab adanya BLT segala macam, kami juga harus menyahuti titipan yang ada" ungkap salah salah seorang Kades, Jum'at (04/06/2022).
Dia juga menyebutkan, Harga-harganya cukup membingungkan, harga-harga yang di tetapkan juga sangat jauh dari kata normal apalagi mengenai 3 buah foto pahlawan yang harganya jauh dari kata normal.
setelah melakukan investigasi di beberapa kecamatan, harga yang di patok untuk 3 buah foto pahlawan bervariasi mulai dari Rp 800.000, Rp 1.000.000, Rp 1.200.000, Rp 1.300.000 hingga Rp 1.500.000 tergantung siapa Camatnya. Dugaan ini mengacu bahwa para Camat di Mandailing Natal ikut andil menjadi agen foto pahlawan tersebut.
Dari informasi yang di kumpulkan, diduga pihak pemilik paket tersebut menitipkan kepada Camat dengan Harga Rp.500.000 dan Camat yang akan menyalurkannya ke desa.
"Jika seperti ini polanya, Dana Desa yang harusnya menjadi penunjang pembangunan dan infrastruktur desa, anggarannya hanya akan menjadi sia-sia. Sebab banyak oknum-oknum yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Dihimbau kepada para Kades agar lebih punya prinsip dalam menjalankan pemerintahannya, sebab anda semua pemimpin di desa masing-masing jangan mau di intervensi pihak luar sehingga hak masyarakat anda terbengkalai oleh kepentingan pihak lain.
"Bila ada tekanan yang datang keluarkan keberanian, bila perlu bernyanyi sekalian. Biar lingkaran setan yang selama ini membelenggu dapat di gebrak" ungkap Kepala Badiklat PDI-Perjuangan Mandailing Natal, Ahmad Aldino Hasibuan.
(TIM)
