
Plt Kepala Dinas PMD Kabupaten Mandailing Natal Parlin Lubis. (foto : Tim)
Metro7news.com | Madina - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Parlin Lubis membenarkan adanya oknum berinisial TGN yang berkeinginan menjual foto-foto tokoh pahlawan asal Mandailing Natal.
Hal ini diungkapkan Parlin ketika dikonfirmasi wartawan, Minggu (05/06/2022) melalui sambungan seluler.
Parlin menjelaskan, awalnya TGN bersama rekannya hanya ingin berdiskusi meminta bantuan dari Parlin sebagai jembatan kepada Camat dan kepala desa (Kades).
Namun Parlin enggan menjadi jembatan untuk melakukan penjualan foto-foto pahlawan asal Mandailing Natal tersebut.
"Perihal pertemuan saya dengan oknum tersebut benar. Dalam pertemuan itu, oknum tersebut meminta saya untuk mensosialisasikan penjualan ini. Namun saya dengan tegas menyatakan saya tidak bisa. Walaupun begitu ada empat Camat yang saya hubungi untuk membantu sosialisasi terkait penjualan ini ke desa-desa," ungkap Parlin.
Parlin juga menyatakan dalam pertemuan itu, oknum TGN menjelaskan harga dari foto-foto yang akan dijualnya ke desa seharga Rp 300.000.
Namun, jika dalam prakteknya harga yang ditawarkan bervariasi, Parlin juga tidak mengetahuinya.
"Memang sudah dinyatakannya mereka, harganya Rp 300 ribu. Tapi jika prakteknya jadi lima ratus ribu atau lebih, itu tak jadi campur tangan saya. Bagaimana saya bisa mengontrol semuanya, lagi pula program foto tokoh pahlawan ini bukan bagian dari PMD," jelasnya.
Bahkan Parlin juga sudah mengingatkan agar oknum TGN dan rekan-rekannya tidak membawa-bawa Dinas PMD, bahkan Bupati dalam mensosialisasikan foto tokoh pahlawan tersebut. Selain itu, dia juga mengatakan agar proses sosialisasi foto pahlawan ini tidak ada unsur paksaan kepada kepala desa.
"Saya juga meminta agar mereka jangan paksa Kades. Apalagi bawa-bawa nama pimpinan, baik Bupati maupun saya. sosialisasi ini hanya inisiatif dari mereka," tegasnya.
Penjualan foto tokoh pahlawan asal Mandailing Natal ini sudah menjadi keluhan dari para Kades. Bahkan, beberapa Kades merasa rekanan yang mensosialisasikan foto pahlawan ini ke desa mereka terkesan memaksa dan hanya membebani Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes), dari Dana Desa yang diterima setiap desa.
"Titipan terlalu banyak tahun ini. Bahkan akibat banyaknya titipan ini akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang sudah kami sepakati dalam musyawarah desa," jelas salah satu Kades di Kecamatan Panyabungan.
(TIM)