 |
| Foto Ilustrasi |
Metro7news.com | Gunungsitoli - Perhelatan Akbar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di 71 desa di Kota Gunungsitoli, dipastikan ditunda hingga Tahun 2025.
Perhelatan yang ditunggu-tunggu oleh segenap masyarakat yang pelaksanaannya tinggal sejengkal lagi, tak ayal membuyarkan seluruh harapan itu dalam sekejap, tentu ada yang kecewa ada juga yang uring-uringan.
Sejumlah kalangan pun mengkhawatirkan penundaan ini, dan menilai Pemko Gunungsitoli sepertinya tidak berniat melaksanakan Pilkades serentak pada Bulan November ini, begitu coleteh mereka.
Reaksi para wakil rakyat di DPRD kota pun beragam, namun prinsipnya sama, tidak setuju bila Pilkades ditunda.
"Ini kurang baik bagi masyarakat, karena ditundanya Pilkades sama dengan terhentinya proses Demokrasi" ujar Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, Heran Jaya Harefa
Hal itu dikatakannya kepada sejumlah wartawan disela-sela pembukaan turnamen bola voli AHY CUP di Lapangan Merdeka Kota Gunungsitoli Kamis (01/09/22).
Lanjut Herman lagi, seyogyanya Pilkades serentak dilaksanakan pada Bulan November ini, sepertinya bakal ditunda hingga Tahun 2025 karena Pemko tidak punya uang untuk menutupi biaya keamanan yang di butuhkan oleh pihak Polres Nias sebesar Rp.1 Milyar lebih. Pemko sendiri yang tahu kondisi keuangannya.
"Kalau sudah begini kita bisa apa," jelas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Gunungsitoli ini.
Di hubungi via selulernya Selasa (06/09/22) sekira pukul 16.15 WIB, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (PMD) Kota Gunungsitoli, Peniel Harefa, membenarkan kemungkinan penundaan Pilkades tersebut.
Menurutnya, sudah dipastikan Pilkades serentak ditunda hingga Tahun 2025 karena terbentur dengan biaya keamanan yang di butuhkan oleh pihak Polres Nias sebesar Rp.1 Milyar lebih.
"Padahal sebelumnya sudah kita alokasikan biaya keamanan sebesar Rp.71 Juta lebih dari total anggaran Pilkades yang disetujui sebesar Rp.1,3 Milyar, namun pihak Polres sepertinya tidak mau ambil resiko dan mengajukan kebutuhan ril sebesar Rp.1 Milyar lebih," ungkap Peniel.
Andaikan dana itupun ada saat ini lanjut Peniel lagi, maka sudah tak memungkinkan lagi dilaksanakan.
Terpisah, Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Gunungsitoli Oimonaha Waruwu, kepada awak media ini di ruang kerjanya Rabu (07/09/22) mengatakan, Bahwa usaha maksimal sudah dilakukan dengan mencari celah di P-APBD.
"Namun tidak ada slot untuk mendapatkan anggaran tersebut," jelas Sekda
Masih Sekda, Kita sudah berupaya maksimal semua pos-pos sudah terakomodir uangnya dan ini sudah kita paparkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR beberapa waktu lalu bahwa anggaran kita defisit, tidak bisa menutupi biaya keamanan yang diminta itu.
Jadi pilihannya ditunda dulu karena kita tidak punya uang, sembari menegaskan bahwa Pemerintah Kota Gunungsitoli tidak ada niat untuk mengagalkan Pilkades ini, Pinta mantan Kepala BAPEDA Kota Gunungsitoli ini.
Ditemui di markasnya, Rabu (07/09/22) Kapolres Nias, AKBP Luthfi, SIK didampingi Kabag Ops, Kompol S.K Harefa, kepada awak media tidak membantah bahwa anggaran keamanan yang dibutuhkan untuk Pilkades serentak di 71 Desa di Kota Gunungsitoli lebih/kurang sebesar Rp.1.030.000.000, sesuai SOP Polda Sumut.
"Ya, anggaran itu baru sebatas pelaksanaan Pilkades, belum termasuk pelaksanaan tahapan-tahapan sebelumnya, jadi murni hanya untuk Pilkades".ujar Kapolres.
Ditambahkannya lagi, dalam pelaksanaan Pilkades serentak di 71 Desa di Kota Gunungsitoli, sesuai SOP Polda Sumut membutuhkan personel keamanan sebanyak 530 orang.
"Kita kekurangan personel, makanya minta bantuan dari Polda Sumut untuk di BKO kan guna memback-up kita, baik dari Brimob maupun Polisi Umum," tegas Luthfi yang baru seumur jagung menjabat Kapolres Nias.
Senada dengan Kapolres, Kabag Ops Kompol S.K Harefa yang turut mendampingi Kapolres menjelaskan, bahwa memang pada Tahun 2016 lalu Pilkades serentak pernah digelar di Kota Gunungsitoli, namun tingkat kerawanannya tidak begitu mengkhawatirkan.
Kita tidak mau ambil resiko, lanjut kabag Ops lagi siapa yang bisa menggaransi akan aman saat pelaksanaan Pilkades. Buktinya pembakaran kantor camat, Pilkades di Gunungsitoli Utara yang ricuh hingga akhirnya ditunda dan beberapa waktu lalu aparat BPD yang dibacok.
Ini merupakan salah satu indikator meningkatnya kerawanan tersebut dan kita sudah perhitungkan itu semua.
"Karena itu Pilkades serentak tahun ini, kita gunakan formasi 4, 6 dan 9. Artinya TPS yang minim tingkat kerawanannya ditempatkan sebanyak 4 personel Polisi, TPS yang dianggap rawan 6 orang personel dan TPS yang dianggap sangat rawan 9 personel," tandas mantan Kasat Reskrim Polres Nias.
Saat wartawan bertanya kepada Kapolres Nias solusi apa yang sudah ditawarkan kepada Pemko Gunungsitoli agar Pilkades ini tidak tertunda.
"Yah kita masih bernegosiasi dan mencari solusi bersama pemerintah kota, namun soal biaya keamanan tadi sulit untuk dinegosiasi, karena mengacu pada standar SOP dari Polda Sumut," pungkas Kapolres Nias ini.
(ela)
