 |
| Terkait maraknya mafia BBM bersubsidi, Komisi C DPRD Asahan Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). (foto : Dst7) |
Metro7news.com | Asahan - Maraknya aksi penjualan BBM bersubsidi jenis solar dibeberapa titik di Kota Tanjung Balai dan Kabupaten Asahan berdampak besar terhadap kelangkaan bahan bakar untuk konsumsi nelayan tradisional kecil yang ada di dua daerah tersebut.
Akibat dari kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar dipasaran mengakibatkan masyarakat nelayan tradisional kesulitan untuk melaut.
Seperti kemarin, Rabu (05/10/22) penjualan BBM diduga bersubsidi jenis solar ke beberapa kapal fisher yang terjadi di SPBU milik Atong di Kelurahan Kapias Pulau Buaya Teluk Nibung, Tanjungbalai yang menurut masyarakat nelayan tradisional setempat telah berlangsung cukup lama.
Anehnya, praktek kotor yang berselubung dengan SPBB tersebut hingga saat ini belum juga mendapat tindakan tegas dari pihak terkait.
Sama halnya dengan masyarakat nelayan tradisional kecil yang ada di Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan yang selama ini kesulitan dalam mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar.
Ditengah kenaikan harga BBM solar bersubsidi seperti saat ini, jelas semakin menambah penderitaan masyarakat nelayan tradisional untuk mendapatkan pasokan bahan bakar sebagai bekal melaut.
Merespon hal tersebut, pada Selasa (04/10/22) kemarin, Komisi C DPRD Kabupaten Asahan telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan beberapa pihak yakni, Pertamina Instalasi Penyaluran Kisaran, Camat Sei Kepayang Barat, Instansi terkait di Kabupaten Asahan, pengusaha SPBU dan beberapa perwakilan masyarakat nelayan tradisional yang ada di Kecamatan Sei Kepayang Asahan guna mencari solusi terkait penanganan BBM bersubsidi jenis solar yang lebih tepat sasaran.
Rapat dengar pendapat digelar oleh Komisi C DPRD Asahan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Asahan, Febriadi Saragih, SH.
Kepada Metro7news.com, Febriadi Saragih mengungkapkan, bahwa dirinya mendorong agar penyalur BBM yang ada di Sei Kepayang Asahan maupun seluruh SPBU yang ada untuk tidak coba-coba untuk berbuat penyelewengan atas BBM bersubsidi jenis solar yang amat dibutuhkan oleh nelayan tradisional, baik di wilayah Kota Tanjungbalai maupun di Kabupaten Asahan.
"Saya telah berulang kali melakukan penekanan kepada seluruh pihak terkait agar jangan sesekali melakukan penyelewengan atas penjualan maupun pendistribusian BBM bersubsidi, khususnya jenis solar yang menjadi kebutuhan utama bagi para nelayan tradisional," jelasnya.
Masih menurut anggota DPRD Kabupaten Asahan dari Fraksi Gerindra tersebut, bahwa negara selama ini telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk subsidi BBM yang bertujuan untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan.
Jika terjadi penyelewengan terhadap penyaluran dan penggunaan subsidi BBM, maka negara akan sangat dirugikan. Dampak terbesar dari penyelewengan tersebut adalah kesengsaraan yang akan dirasakan oleh masyarakat kelas bawah.
Seperti nelayan tradisional yang ada di daerah. Dirinya juga meminta agar aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bermain dalam hal tersebut.
"Pemerintah telah berupaya melakukan alokasi anggaran biaya subsidi BBM dalam jumlah yang cukup besar, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Subsidi BBM harus tepat sasaran, nelayan tradisional juga harus mendapat pasokan yang cukup bagi bekal melaut," tambahnya.
Sekali lagi ditegas Febriadi Saragih, jika SPBU tidak dapat melakukan pemerataan jatah BBM bersubsidi kepada nelayan ada sanksinya.
"Kami akan mengajukan agar kuota yang ada dapat dibagi kepada nelayan yang bergabung didalam koperasi yang memiliki payung hukum tersebut," tutupnya.
(Dst7)
