Warga Tolak Keras Proyek Pengurugan PT DKI Sebelum Ada Kesepakatan


 

Warga Tolak Keras Proyek Pengurugan PT DKI Sebelum Ada Kesepakatan

Rabu, 23 November 2022

Putra daerah gabungan berbagai organisasi kepemudaan meminta pihak PT. DUK Kyung Internasional untuk turun membuat kesepakatan. (foto : Zen)


Metro7news.com | Brebes - Ratusan warga gabungan dari organisasi LSM, Ormas, Karang Taruna, beserta tokoh masyarakat lingkungan sekitar melakukan audensi menyampaikan protesnya meminta pekerjaan ke pihak perwakilan dari pemegang SPK kegiatan kontruksi pekerjaan dari pihak PT DUK Kyung Internasional (PT DKI).


Bertempat di Kantor desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, pada hari Selasa (22/11/22). Ratusan gabungan elemen masyarakat, Kecamatan Tanjung, protes karena tidak ada sosialisasi terkait akan ada perencanaan pendirian industri PT Duk Kyung Internasional di wilayah Tanjung.


Berbagai unsur organisasi kepemudaan protes atas pekerjaan di PT DUK Kyung Internasional. 

Gabungan elemen masyarakat tersebut protes menuntut karena tidak dilibatkan atau meminta pekerjaan dalam kegiatan perencanaan pendirian industri disekitar wilayahnya.


Anto selaku Ketua PAC PP, Kecamatan Tanjung dalam wawancaranya pada awak media menyampaikan, atas nama Ormas PP dan putra daerah Desa Tanjung dan Desa Pengaradan bersama Karang Taruna, juga Lembaga AL-Jabbar, LSM-GMBI, LSM-BPPI menolak dengan keras kegiatan proyek pengurugan PT DUK Kyung Internasional.


Menurut Anto, sebelum ada legalitas yang sah dan tuntutan kami terpenuhi. Kami putra daerah menuntut pihak PT. DUK Kyung Internasional untuk membuat kesepakatan dengan putra daerah.


Dalam hal ini, warga tetap menolak keras adanya kegiatan pengurugan di kawasan di dua Desa Tanjung dan Pengaradan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, sebelum adanya kesepakatan, 


"Kami tidak menolak apa lagi menghalangi investor masuk ke wilayah Tanjung-Brebes, tetapi kami selaku putra daerah hanya menolak karena belum jelas kelegilitasnya," jelas Anto Selaku Ketua PAC PP Kecamatan Tanjung.


Sementara itu, Kamdani selaku Ketua LPK AL-Jabbar menambahkan, pada intinya dari putra daerah Desa Tanjung, Pengaradan dan beberapa perwakilan elemen yang hadir di sini yang tidak setuju dengan harga urugan yang murah.


Menurutnya, harga kesepakatan yang ditawarkan terlalu rendah, yang katanya, nilai borongan padat vibro dua layer dengan harga di bawah Rp,100.000/kubik kasi.


"Sedangkan harga standar estimasi minimal seharga Rp, 135.000/kubik. Harapannya agar perwakilan dari PT DUK Kyung Internasional turun untuk melakukan kesepakatan kepada kami selaku putra daerah," pungkas Kamdani.


Di sela-sela wawancara, Tasripin selaku Wakil Ketua Karang Taruna Desa Tanjung saat memberikan keterangan ke awak media membeberkan, kedepannya agar segala sesuatunya, aktivitas terkait kegiatan harus didasari musyawarah dan sudah dapat kesepakatan dari warga.


"Kita hanya menghindari konflik ke depannya, maka itu permasalahan ini harusnya di musyawarahkan terlebih dahulu," tambahnya.


Hal senada juga di jelaskan oleh Er Suwardi selaku Kepala Desa Tanjung, akan  menjembatani semua pihak elemen dari Aktivis, LSM, Ormas dan tokoh masyarakat juga semua yang merasa warga pribumi kepada pihak yang bersangkutan di Desa Kantor Desa Tanjung.


Walaupun, belum ada titik temu dalam musyawarah tersebut, tetapi pertemuan yang di komandoi Kepala Desa Tanjung tetap mengucapkan puji syukur, karena pertemuan itu berjalan aman dan lancar.


"Dari elemen masyarakat pribumi intinya ingin meminta pekerjaan atau pengurugan saja. Sementara Kantor Desa Tanjung hanya sebagai jembatan penengah atau mediasi kedua belah pihak," ungkap ER Suwardi.


Saat awak media coba mengkonfirmasi kepada pihak PT Cakra selaku pemegang SPK dari PT DKI enggan berkomentar


(Zen)