![]() |
| Salah seorang nelayan penerima manfaat program konversi BBM ke BBG berupa bantuan mesin sampan merk Honda berbahan bakar gas. (foto : Dst7) |
Metro7news.com | Asahan - Pemantau Keuangan Negara (PKN-RI) Kabupaten Asahan telah melayangkan laporan ke Polres Asahan terkait aksi pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum pengurus bantuan Program Kementerian ESDM Konversi BBM ke BBG, Senin (10/12/22) lalu.
Ucok SM selaku Ketua PKN-RI Kabupaten Asahan mengatakan, laporan Pungli tersebut dilayangkan oleh PKN Asahan dengan surat bernomor 01/PKN-Asahan/XII-2022 kepada Polres Asahan. Dan mendesak agar Kapolres Asahan dapat segera memanggil dan memeriksa para terduga, Senin (26/12/22).
"Kami telah melengkapi laporan tersebut dengan surat pernyataan keberatan yang dibuat oleh masyarakat Desa Sei Paham dan Desa Pertahanan, saya pikir itu sudah dapat dijadikan dasar yang kuat bagi polisi. Kita mendesak agar para terduga segera diperiksa," ujar Ucok SM kepada Metro7news.com, Selasa (27/12/22).
Kepada media, Ucok menerangkan, bahwa masyarakat penerima manfaat telah dipaksa memberikan uang sejumlah 250 ribu rupiah kepada U dan R oknum pengurus bantuan mesin sampan merk Honda berbahan bakar Gas.
Padahal, nama-nama masyarakat penerima manfaat telah ada dalam data Dinas Perikanan Kabupaten Asahan.
Untuk memuluskan aksinya, terduga mengancam akan mengalihkan penerimaan bantuan kepada orang lain, jika masyarakat tidak memberikan sejumlah uang yang mereka minta. Minggu lalu, sejumlah masyarakat Desa Sei Paham dan Desa Pertahanan Kabupaten Asahan meminta agar PKN Asahan dapat membantu mereka dalam membuat laporan terkait Pungli tersebut.
Program Konversi BBM ke BBG yang dilakukan oleh Kementerian ESDM sendiri merupakan bentuk upaya pemulihan ekonomi nelayan kecil. Dengan program tersebut, diharapkan akan dapat mengurangi biaya operasional nelayan saat melaut.
Dalam program tersebut, Kementerian ESDM mengganti mesin sampan nelayan, dari berbahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas.
PKN Asahan juga mengecam keras perbuatan beberapa oknum yang sengaja mengambil kesempatan untuk meraup keuntungan pribadi. Ditengah upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi rakyat, pasca pandemi seperti saat ini. PKN Asahan juga menemukan penyelewengan terkait data para penerima bantuan, yang dinilai masih belum tepat sasaran.
"Kami mensinyalir bahwa penerima bantuan juga tak tepat sasaran, bahkan ada upaya kampanye disana. Hal ini yang kemudian kami rasa wajib untuk disoroti," ungkap Ucok.
Sementara, berulang kali wartawan menghubungi pengurus bantuan program konversi BBM ke BBG yang ada di Sei Dua Hulu, tidak mau menjawab.
(Dst7)

