Samsir Alam, Ketua Forum Mahasiswa Intelektual Mandailing Natal.
Metro7news.com|Madina - Semangat memperingati Hari Anak Nasional yang menggema di seluruh pelosok negeri, Senin (23/07/2025) lalu, ternoda oleh bayangan panjang kasus tak berkesudahan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Di tengah unggahan seruan tentang masa depan anak sebagai penerus bangsa, masyarakat Madina diingatkan pada luka lama.
Dimana, dugaan korupsi dana penanganan stunting Tahun 2022-2023 yang masih menggantung tanpa kejelasan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
Samsir Alam, Ketua Forum Mahasiswa Intelektual (FMI) Mandailing Natal, Selasa (29/07/25) menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi dugaan korupsi stunting yang sedang bergulir di tangan Kejati Sumut.
"Hari Anak Nasional seharusnya menjadi refleksi komitmen nyata terhadap keadilan bagi anak, terutama korban kelalaian yang paling keji," tegas Alam.
Dalam kesempatan itu, Ketua FMI Madina menegaskan, kasus dugaan korupsi dana stunting bukan hanya masalah uang negara, melainkan sebuah penistaan dan perusakan terhadap generasi bangsa dan merupakan kejahatan kemanusiaan.
"Bentuk pelecehan habis-habisan terhadap kemanusiaan yang menyasar generasi paling rentan. Kita harus menolak lupa. Publik Madina berhak terbebas dari pemimpin yang abai pada masa depan anak-anaknya," imbuhnya.
Mengingat dugaan korupsi dana percepatan penurunan stunting, Alam menyampaikan harapan pada kepemimpinan baru Kejatisu untuk segera menuntaskan penyelidikan.
Paradoks lain yang disoroti Alam adalah bonus demografi yang dinikmati Indonesia. Di Madina, potensi besar dari besarnya proporsi penduduk usia produktif ini justru berhadapan dengan realitas suram, tingginya angka pengangguran, khususnya di kalangan sarjana muda.
"Pemerintah Madina tidak boleh lagi terjebak dalam retorika seremonial," seru Alam.
Ia mempertanyakan kesiapan daerah menyambut bonus demografi di tengah lapangan kerja yang lesu dan daya serap yang rendah.
Tekanan langsung diarahkan ke Bupati Madina, Saipullah.
"Bupati Saipullah harus hadir dan menjelaskan ide serta solusi konkretnya," ujar Alam.
Ia menyayangkan program 100 hari kerja bupati yang dinilainya "tercecer" dan belum menunjukkan dampak signifikan bagi kemajuan Madina.
"Pertanyaannya sederhana, namun mendasar: bapak bupati ingin dikenang sebagai pemimpin yang berbuat, atau sekadar pemimpin yang menjual janji," tambah Alam.
Peringatan Hari Anak Nasional, seharusnya menjadi momentum membangun fondasi yang kuat untuk generasi penerus. Namun bagi Madina, momentum itu dibayangi dua tantangan berat, tuntutan penyelesaian kasus korupsi yang merampas hak dasar anak-anak stunting, dan ketidakpastian masa depan generasi mudanya di tengah gelombang bonus demografi.
Masyarakat Madina kini menunggu jawaban dan bukti nyata dari pemimpinnya. Akankah janji-janji kemarin berubah menjadi tindakan nyata hari ini.
(MSU)