 |
| Alwiansyah Nasution, Ketua Forum Mahasiswa Pemikir Madina. |
Metro7news.com|Madina - Ditengah efisiensi anggaran Diskominfo Madina menggunakan tenaga kerja yang tidak relevan. Keadaan ini menggambarkan ketidakpahaman dari Diskominfo Madina dengan keadaan yang serba sulit hari ini.
Forum Mahasiswa Pemikir Madina (FMPM) melalui Alwiansyah Nasution selaku ketua, Rabu (16/07/2025) menyampaikan, bahwa penggunaan technical support pada Diskominfo Madina tidak berdasar dan tidak relevan dengan situasi efisiensi anggaran bahkan dinilai merupakan pemborosan anggaran.
"Dasar dari penggunaan tenaga technical support yang tidak relevan tersebut tidak diperhitungkan dengan kajian yang matang oleh Diskominfo Madina, hal ini menandakan bahwa Diskominfo kurang memahami keadaan hari ini, ditengah efisiensi anggaran, dinas tersebut masih menyempatkan diri untuk memboroskan anggaran," ungkapnya.
Kenapa dikatakan pemborosan anggaran, Alwiansyah juga mengulas terkait keahlian technical support yang dipekerjakan oleh dinas yang membidangi penanganan komunikasi dan informasi itu.
"Sertifikasi dari tenaga technical support tersebut pun tidak memiliki kejelasan, terkait dengan pengalaman atau hal yang menjadi relevansi dari sebuah pekerjaan," sebutnya.
Penggunaan tenaga technical support pada Dinas Kominfo juga diduga karena kegagalan Pemerintah Kabupaten Madina dalam memahami kebutuhan kerja sehingga menjadikan technical support sebagai lapangan pekerjaan dadakan.
Lapangan kerja yang sulit didapatkan oleh generasi hari ini seolah terpinggirkan karena kurangnya pemahaman Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal akan sulitnya lapangan pekerjaan.
Atas adanya dugaan pemborosan anggara pada Dinas Kominfo, Ketua FMPM Alwiansyah Nasution meminta agar DPRD Madina segera mengkaji ulang dengan baik penggunaan technical support pada Dinas Kominfo, khusunya ditengah efisiensi anggaran ini.
"Hal ini pun sudah seharusnya menjadi sesuatu yang perlu dibahas dan diperhitungkan oleh Badan Anggaran DPRD Madina agar tidak terjadi pemborosan ditengah efisiensi dan juga bukan alat politis bagi sekelompok orang," turutnya.
Sebagaimana diketahui kepentingan politik suatu kelompok rentan memengaruhi penempatan tenaga technical support, hal ini menjadi sesuatu yang perlu dibahas, Pemkab Madina dan DPRD Madina harus mengkaji permasalahan ini.
Sementara itu, terkait hal ini, Plt Kepala Dinas Kominfo Madina, Azhar Paras Muda Hasibuan dan Kabid Infokom Sobar Nasution, tidak memberikan tanggapan saat dikonfirmasi.
(MSU)