 |
| Farhan Donganta, Ketua IYE Mandailing Natal. |
Metro7news.com|Madina - Menyikapi proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) yang melibatkan pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang (PUPR) Kabupaten Mandailing Nata (Madina), Elpi Yanti Sari Harahap (EYSH), Indonesia Youth Epicentrum (IYE) Madina mendorong agar Bupati Madina H Saipullah Nasution copot EYSH dari jabatannya sebagai Plt Kepala Dinas PUPR.
"Sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan supremasi hukum, Bupati Madina seharusnya segera copot Plt Kadis PUPR, hal ini juga bertujuan agar EYSH fokus dalam memberikan keterangan kepada KPK, serta tidak menjadi hambatan terhadap roda pemerintahan pada Dinas PUPR," ungkap Farhan Donganta selaku Ketua IYE Madina, Minggu (20/07/2025).
Turut diungkapkan bahwa rangkaian kegiatan penanganan perkara OTT di Madina ini yang dilanjutkan dengan penggeledahan dan pemanggilan sejumlah pejabat dan mantan bupati merupakan sebuah gambaran kebobrokan pada birokrasi di Pemerintahan Madina ini.
"Perlu untuk diketahui, pemanggilan dari beberapa nama yang berasal dari Madina mulai dari mantan bupati, Plt Kepala Dinas PUPR, sampai dengan lembaga penegakan hukum dalam hal ini Kepala Kejari Madina yang turut serta diperiksa KPK menjadi simbol kebobrokan birokrasi kita di Madina," tegas Ketua IYE Madina.
Rangkaian proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPK RI, mulai dari penggeledahan hingga pemanggilan pejabat dan mantan pejabat menandakan adanya keterlibatan dan indikasi kuat ada aliran uang korupsi pada proyek pembangunan jalan oleh PT DNG.
"Dalam arti sederhana ada indikasi kuat aliran uang korupsi pembangunan jalan PT DNG dan Kadis PUPR Sumut mengalir ke Madina dan mendarat pada nama-nama yang dipanggil tersebut," ungkap F Donganta Nasutin.
Asumsi seperti ini adalah asumsi yang sangat wajar dikarenakan sekelas mantan Bupati Madina (MJSN) pun turut dipanggil. Hal ini cukup memalukan bagi Madina.
"Saya harus menyatakan ini sekali lagi, sejarah yang baik adalah sejarah yang mencantumkan nama-nama perampok bahkan perompak. Dari hal tersebut kesimpulannya, kami dari IYE Madina mendukung KPK untuk memberantas korupsi di Sumut khususnya di Madina," tukas pemuda anti korupsi, Farhan Donganta.
Kata akhir dari IYE Madina berharap ketegasan Bupati Madina untuk segera mencopot EYSH dari jabatannya sehingga penegakan supremasi hukum berjalan dan pemerintahan di Dinas PUPR tidak terganggu bahkan tidak terkontaminasi dari kerusakan yang lalu.
"Pada dasarnya, supremasi hukum harus ditegakkan dan dibela oleh Bupati Madina hari ini, Bupati Saipullah harus segera mengambil gerakan untuk menonaktifkan EYSH demi hukum dan kerja di Dinas PUPR Madina," pungkas Farhan Donganta Nasution Ketua IYE Madina.
(MSU)