 |
| H. Zainuddin Nasution, Pimpinan Rapat Banggar DPRD membacakan hasil rapat banggar P-APBD Madina TA 2025, Jumat (26/09/25). |
Metro7news.com|Madina - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memberikan catatan kepada Bupati Madina, H. Saipullah Nasution pada saat Rapat Paripurna Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2025, Jumat (26/09/25).
Catatan yang disampaikan adalah tentang adanya 3 dinas yang perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan masih 0 persen. Tiga Dinas tersebut adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Pariwisata, dan Dinas Ketenagakerjaan.
Pimpinan rapat Banggar tersebut, H. Zainuddin Nasution usai Rapat Paripurna menjelaskan, bahwa ketika rapat Banggar tersebut, menemukan laporan adanya 3 dinas yang realisasi capaian PAD nya 0 persen.
Tiga dinas itu adalah Dinas Kominfo, Dinas Pariwisata dan Dinas Ketenagakerjaan. Dinas Kominfo ketika rapat pembahasan sudah berkomitmen dan berkeyakinan bahwasanya untuk target realisasi PAD bisa dicapai sampai akhir tahun.
Mereka sudah melakukan negosiasi dan pembicaraan serta menyurati kepada provider-provider yang mempunyai jaringan fiber optik yang ada di Kabupaten Mandailing Natal ini.
Untuk PAD Dinas Pariwisata mereka beralasan bahwa belum adanya lokasi wisata yang maksimal untuk dijadikan sumber PAD.
Dana untuk Dinas Ketenagakerjaan beralasan bahwa target PAD mereka tidak tercapai dikarenakan izin bekerja untuk tenaga kerja asing itu dari pusat.
"Karena tenaga kerja asing itu tidak pernah berdomisili lama selama enam bulan di Madina ini, selalu di rolling perusahaan mereka ke daerah lain yang ada di Indonesia ini, makanya Dinas Ketenagakerjaan tidak bisa menarik PAD," jelas Zainuddin.
Zainuddin juga menegaskan bahwa penarikan PAD dari dinas dinas tersebut sudah berdasarkan kajian yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.
"Maka dari itu, kami dari Banggar meminta bupati agar mengevaluasi kinerja OPD yang tidak bisa memenuhi target PAD, berarti mereka tidak bisa bekerja dengan baik," tegasnya.
(MSU)
