 |
| Penyerahan bukti dokumen inventarisir permasalahan plasma di Pantai Barat Madina, Senin (27/10/25). |
Metro7news.com|Madina - Sejumlah tokoh masyarakat Pantai Barat di Kabupaten Mandailing Natal menuding pemerintah terkesan ugal-ugalan mengeluarkan izin perkebunan kepada perusahaan tanpa melibatkan masyarakat sehingga kerap menimbulkan masalah.
Hal ini diungkapkan Husni Iskandar Dinata di depan Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis dan anggota Komisi II saat menyampaikan aspirasi terkait hak plasma masyarakat dari PT Gruti Lestari Pratama (PT GLP) Senin (27/10/25).
"Pemerintah ugal-ugalan menerbitkan izin tanpa melibatkan masyarakat asli di kecamatan di Pantai Barat sehingga muncul persoalan ketika masyarakat asli menuntut hak atas lahan di wilayah mereka," ungkap Husni.
 |
| Tokoh masyarakat Pantai Barat Madina beraudiensi dengan Ketua DPRD Madina, H. Erwin Efendi Lubis, Senin (27/10/25). |
Husni menjelaskan, bahwa perjuangan masyarakat Natal itu jelas dan di lindungi undang-undang. Sebuah perusahaan bergerak di perkebunan mendapat izin HGU dari pemerintah.
Namun, plasma yang seyogyanya di dapat masyarakat tidak diberikan, padahal amanat undang-undang jelas 20 persen hak plasma masyarakat dari total izin HGU yang dikeluarkan harus diserahkan ke masyarakat yang berada di wilayah HGU.
Lebih kurang 3.795 hektare luas HGU PT Gruti Lestari Pratama (PT GLP), kata Husni sampai hari ini plasma untuk masyarakat belum terealisaai.
Husni dan sejumlah tokoh masyarakat yang hadir dalam pertemuan itu berharap penyelesaian plasma ini di bahas di DPRD Madina sehingga persoalan ini mendapat solusi dan hak masyarakat dapat terealisasi.
Menanggapi aspirasi masyarakat Natal dan seluruh Pantai Barat Madina, Ketua DPRD, Erwin Efendi Lubis menegaskan, aspirasi masyarakat Natal diterima, namun ia menegaskan bahwa DPRD bukan posisi sebagai pengambil keputusan.
Namun begitu, DPRD tetap akan melakukan pengawalan terhadap setiap persoalan yang ada, khususnya di bidang perkebunan.
Erwin menilai persoalan perkebunan yang muncul di Pantai Barat akibat banyaknya oknum yang merasa mampu bersuara tanpa memikirkan masyarakat.
Untuk itu DPRD akan bersuara agar seluruh perkebunan yang ada di Madina di kaji ulang oleh pemerintah.
Atas banyaknya aduan ke DPRD Madina dengan kasus yang sama, maka DPRD akan melakukan investigasi lapangan dan akan selaras dengan pemerintah daerah yang juga akan melakukan langkah penyelesaian.
"Ketika hasil investigasi yang ditemukan DPRD di lapangan nanti tidak sesuai, maka DPRD akan memberi rekomendasi ke pemerintah untuk memberi surat peringatan, dan apabila surat peringatan juga tidak diindahkan maka kita rekomendasi untuk menutup Aktivitas perusahaan sementara sampai persoalan diselesaikan," tegas Erwin.
Selain masyarakat Natal, pada hari yang sama juga ada aspirasi dari kelompok Aliansi Masyarakat Tabuyung yang juga meminta hak plasma dari perusahaan PT Dinamika Inti Sentosa (PT DIS). Mereka juga memberikan data ke DPRD untuk dilakukan pembahasan.
(MSU)
