 |
| Penyerahan surat pemberitahuan aksi di Polres Madina. |
Metro7news.com|Madina - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Mandailing Natal Anti Korupsi (AMP-MANDAKOR) merupakan organisasi gabungan antara pemuda dan mahasiswa. Sedangkan organisasi kepemudaan dari Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sebagai ketua, Andris Sumarlin, Dewan Perwakilan Daerah Pemuda LIRA Madina sebagai ketua saudara Asron Nasution.
Sedangkan dari organisasi mahasiswa (Ormawa) adalah IMA Madina Pekanbaru sebagai ketua, Adinda Gusti Pardamean Nasution dan AMP2K Madina yang di ketuai Pajarur Rohman.
Sementara, Aliansi AMP-MANDAKOR Kabupaten Mandailing Natal akan menggelar aksi unjuk rasa damai pada Rabu, 04 Februari 2026 dan lokasi unjuk rasa akan di gelar di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Mandailing Natal dan Kantor Bupati Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya pada pukul 11.00 WIB sampai selesai.
"Kami akan menyampaikan tuntutan atau orasi pada aksi unjuk rasa damai yang akan diadakan di Kantor Kejaksaan Negeri Madina dan Kantor Bupati Madina, khususnya terkait program di bdang sarana prasana Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dan beberapa dugaan terkait bidang lainnya," ungkap Andris.
Andris Sumarlin sebagai koordinator aksi menegaskan, aliansi AMP-MANDAKOR akan mengawal seluruh tuntutan organisasi tersebut, karena ini menyangkut masa depan pendidikan anak pelajar Kabupaten Mandailing Natal.
"Kami berharap Kejaksaan Negeri Madina bisa menjadikan orasi ataupun tuntutan yang akan kami sampaikan nantinya pada aksi unjuk rasa damai di Kantor Kejaksaan Madina bisa menjadi pintu masuk kejaksaan untuk membuat penyelidikan terkait seluruh anggaran tahun 2025 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal," tegas Ketua Macab LMP Madina,
Selain itu, akan turut mendesak Bupati Kabupaten Mandailing Natal untuk mengevaluasi atau mencopot Kabid Dikdas, Riswan Halim Batubara karena diduga tidak bertanggung jawab terhadap jabatannya sebagai Kabid Dikdas sekaligus PPK dalam beberapa pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Madina.
"Karena adanya dugaan pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu sesuai kontrak yang diduga karena kurangnya pengawasan atau dugaan kelalaian dalam jabatan," pungkas Andris Nasution.
(MSU)
