 |
| H. Ruslan, SH., Ketua Umum Pengurus Besar PENDAWA Indonesia. (foto/dok) |
Metro7news.com|Medan - Ketua PB PENDAWA Indonesia, H. Ruslan, SH, meminta program Makanan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi demi efisiensi anggaran.
Menurutnya, program MBG ini akhir-akhir ini banyak menjadi kontroversi dan mendatangkan polemik dikalangan masyarakat. Program yang memakan anggaran mega besar ini , terus bergulir walau banyak kritikan dari berbagai elemen masyarakat.
Ditambahkannya lagi, adanya dugaan monopoli' dapur MBG, yang biasa disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menyikapi ini, H. Ruslan, SH., Ketua Imum PB) Persatuan Pemuda Jawa (PENDAWA) Indonesia angkat bicara kepada wartawan baru baru ini.
"Pemerintah harus berlapang dada dan membuka diri jika ada kritikan-kritikan dari berbagai elemen masyarakat yang sifatnya membangun. Pada dasarnya saya mendukung program Presiden Prabowo dan Gibran," sebutnya.
Namun Ketua Umum Pengurus Besar Pendawa ini
Lanjutnya, ke khawatir program mulia ini, kemungkinan Pemerintahan Prabowo-Gibran ini dijadikan 'santapan' atau makanan. Dan bukan rahasia umum lagi, katanya, hal ini adanya monopoli pemilik SPPG Makan Bergizi Gratis yang melibatkan oknum oknum tertentu.
"Saya bahkan khawatir kalau program Presiden Prabowo Gibran dijadikan ladang korupsi dan nepotisme," ketus H Ruslan SH.
Ketua Umum PENDAWA ini berharap pemerintah perlu segera mengevaluasi kembali program yang menyedot anggaran yang fantastis ini. agar tidak dijadikan ladang korupsi dan nepotisme. Pemerintah segera mengevaluasi program ini dan mengefesiensikan anggaran makan bergizi gratis ini.
Caranya, kata Ruslan, SH lagi, untuk meminimalisasikan anggaran, Ruslan meminta pengelola program ini diserahkan ke sekolah masing-masing, seperti kantin- kantin sekolah.
"Atau kasih saja ke orang tua muridnya berupa uang, misalnya satu porsi Rp 15.000, berikan kepada orang tuanya. Orang tua murid kan tahu apa yang dikasih sama anaknya," tambahnya.
Selanjutnya, tambah Ruslan lagi, pemerintah bisa saja memberikan pengelolaan ini kepada rumah makan.
Pemilik rumah makan tahu apa yang dibuatnya, dengan merujuk Juknis dari pemerintah, kan lebih efektif dan steril (higienis) lagi.
"Tidak seperti berita-berita sebelumnya banyak anak-anak sekolah yang keracunan dan makanannya berbau dan basi. Jadi ini hanya membuang-buang anggaran namanya," pungkas Ruslan lagi.
Selanjutnya Ruslan berharap pemerintah lebih terbuka untuk menerima kritikan- kritikan yang sifatnya membangun. Dan Pemerintah Prabowo-Gibran segera mengambil langkah-langkah untuk segera mengevaluasi program MBG ini untuk lebih efesien dan anggaran program ini lebih diminimalisirkan.
(firdaus Tanjung)
