 |
| Aksi ujuk rasa mahasiswa Universitas Negeri Medan di Halaman DPRD Sumut jalan Imam Bonjol Medan pada Rabu (17/6/2026). (foto/dok) |
Metro7news.com|Medan - Aksi unjuk rasa damai yang dilakukan puluhan mahasiswa Universitas Negeri Medan (Unimed) yang meminta 10 tuntutan akhirnya diterima Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi PDI Perjuangan, Sutarto, di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (17/6/2026).
Meski diterima oleh pimpinan DPRD Sumut dan diberi kesempatan menyampaikan 10 tuntutan, massa aksi menegaskan tidak ingin kembali menerima janji tanpa tindak lanjut yang jelas.
Mereka meminta agar seluruh tuntutan yang disampaikan tidak hanya diteruskan kepada DPR RI melalui surat elektronik, tetapi juga dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kami sudah bosan dengan janji manis. Beberapa aksi sebelumnya juga jawabannya seperti itu. Kami ingin seluruh tuntutan ini dipublikasikan melalui akun media sosial @humasdprdsumut,” tegas pimpinan aksi, Muhammad Ade, kepada Sutarto.
Menanggapi ini, Sutarto memastikan DPRD Sumut akan bersikap transparan terhadap aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Ia menyebutkan pihak Humas DPRD Sumut akan mempublikasikan bukti penerusan aspirasi tersebut.
“Kami pastikan akan tetap transparan atas apa yang menjadi tuntutan adik-adik sekalian. Kami berharap kalian terus menyuarakan berbagai aspirasi demi kepentingan umum dan masyarakat. Terima kasih atas kritik dan masukannya,” ujar Sutarto.
Sekretaris PDI Perjuangan Sumut itu juga menegaskan, bahwa seluruh aspirasi mahasiswa akan diteruskan sesuai mekanisme yang berlaku.
Usai penyampaian aspirasi, kedua belah pihak melakukan penandatanganan kesepakatan di atas materai Rp10.000 sebagai bentuk komitmen terhadap penyampaian tuntutan tersebut. Setelah itu, massa aksi membubarkan diri secara tertib dan kondusif.
Berikut 10 tuntutan yang disampaikan mahasiswa Unimed kepada DPRD Sumatera Utara.
Mengembalikan prioritas anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.
Menghentikan program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) yang dinilai membebani keuangan negara serta berpotensi menjadi celah korupsi.
Menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok.
Menghentikan praktik militerisme di ranah sipil.
Menstabilkan nilai tukar rupiah dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik, khususnya sektor kelistrikan dan air bersih.
Merealisasikan penciptaan 19 juta lapangan kerja yang berkualitas dan berkeadilan.
Mengevaluasi serta membenahi tata kelola kabinet demi mewujudkan pemerintahan yang efektif dan responsif.
Memperkuat stabilitas moneter guna menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Memprioritaskan penyediaan sekolah gratis bagi jenjang SD, SMP, dan SMA negeri.
(Firdaus Tanjung)
