Proyek siluman diam diam berjalan dengan senyap, diduga kuat permainan dinas yang menunjuk rekanan rekanan tertentu untuk pekerjaan pembangunan guna menghabiskan uang anggaran. Dan hasilnya dibagi bagi oleh oknum rekanan kepada oknum ASN.
Saat dikonfirmasi, Suparno S,Sos. M.SP selaku kepala dinas PUPR kabupaten deli serdang mengatakan bahwa tentang pekerjaan drainase yang terlihat tanpa plank, kontruksi tidak ADA LAGI, adanya pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh rekanan ini adalah kegiatan R yang belum selesai sesuai kontrak, Ucapnya.
Keterlambatan pelaksanaan kegiatan disebabkan pembuatan kontrak belum siap sehingga pelaksana harus menunggu selesainya kontrak baru tentang pelaksanaan kontruksi dimulai.
Namun kenyataannya dilapangan sungguh jauh berbeda, adanya kegiatan kontruksi diberbagai daerah masih ada yang belum rampung dikerjakan dan terlihat juga masih relatif dan terlihat baru dimulai.
Ucapan Suparno sudah melewati batas sebagai kepala dinas, padahal sebelumnya beliau menyebut bahwa kegiatan kontruksi tidak ada lagi, sebab DPR tidak menyetujui pengesahan P. APBD kabupaten deli serdang saat dikonfirmasi wartawan di ruangannya.
Namun nyatanya di bulan November ini malah mulai kegiatan kontruksi drainase di berbagai desa, dan pembangunan bahu jalan tanpa plank, hal ini patut di pertanyakan, kuat dugaan bahwa pekerjaan kontruksi dari dinas PUPR adalah pekerjaan siluman yang dilindungi oleh kepala dinas tersebut dan harus diperiksa. Apalagi terdapat beredarnya paket kegiatan yang diduga kuat pemainnya adalah kepala dinas PUPR kabupaten deli serdang Suparno.
Terkait hal ini, Bupati Deli Serdang seharusnya meninjau, mengaudit dan memeriksa secara intens, sebab ada harapan masyarakat kepada bupati, untuk dan dapat memberikan peluang kepada rekanan lokal untuk berpartisipasi membangun deli serdang sebagai pelaksana.
Lebih lanjut perlu dikaji ulang bahwa Pengangkatan Suparno sebagai kepala dinas PUPR patut dipertanyakan, karena telah mengabaikan rekanan lokal tanpa memberikan kesempatan berkarya. (Red)
