 |
| Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis, SH, saat memimpin rapat, Selasa (11/10/22). (foto : Syawal) |
Metro7News.com | Madina - Adanya permasalahan antara PTPN IV dengan warga yang ada disekitar wilayah perkebunan plat merah menjadi problema berkepanjangan. PR ini harus di selesaikan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku perwakilan masyarakat.
Terkait penyelesaian polemik ini, Bupati Madina, HM Ja'far Sukhairi Nasution melalui Sekdakab, Gozali Pulungan, MM, Selasa (11/10/22) melakukan rapat koordinasi rencana kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) dengan Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis, SH, Ketua Komisi II, Dodi Martua dan Wakil Ketua Komisi II, Suhandi.
Juga instansi terkait dalam hal ini, Kakan Badan Pertananan Nasional (BPN), Nita, Kadis Pertananan, Akhmad Faisal, Kadisnaker, Kapsan, Kadis KPTSP, Parlin Lubis, Bappeda, Sakban M Nasution, Kasubbag Hukum, Ikhwan Edi, Kabid Garda Satpol PP, Sudrajat Putra, Dinas Koperasi UKM, Heldimar Pratama dan Kasi DLH, Fauzi Ahmad Hasibuan.
Pantauan Awak Media ini, rapat koordinasi rencana kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Madina diruangan Asisten II Pemkab Madina.
Ketua DPRD Madina meminta dengan tegas agar terkait polemik antara PTPN IV dengan warga jangan lagi dibahas di atas meja, tetapi harus langsung dilakukan turun kelapangan.
"Masalah PTPN IV dan warga sekitar mengenai masalah saling klaim lahan tidak bisa dilakukan pembahasan hanya di atas meja saja. Saya harap demi mendapatkan solusi dan jawaban dari permasalahan yang berkepanjangan ini, harus kita lakukan turun langsung kelapangan," tegasnya.
Lanjutnya, apabila pemerintah daerah tidak melakukan hal ini, maka dari DPRD Madina akan turun langsung kelapangan. Namun saya meminta, agar polemik ini bisa langsung didapati solusinya dan tidak ada beda persepsi. Seharusnya hal ini dilakukan bersama-sama.
"Cukuplah masyarakat yang selama ini diduga selalu menjadi korban. Kapan lagi kita dari pemerintah daerah dan perwakilan rakyat ini bekerja untuk masyarakat kita," tandas Politisi Partai Gerindra tersebut.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Madina, Dodi Martua. Politisi Partai berlambang mercy tersebut menuturkan, untuk penyelesaian konflik ini harus dilakukan secara utuh dan serius agar tidak menjadikan masyarakat yang menjadi korban.
"Penyelesaian konflik antara PTPN IV dengan warga disekitar perusahaan ini harus kita lakukan dengan baik dan tuntas agar nantinya tidak menjadikan warga itu sendiri yang menjadi korban," pungkasnya.
Dan perlu juga harus kita garis bawahi sambungnya, bahwa kehadiran perusahaan -perusahaan yang ada di Kabupaten Madina, apakah ini ada yang telah memberikan kontribusi buat peningkatan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah.
Maka dari itu, selaku wakil rakyat kita juga harus bekerja dengan tuntas dalam menyelesaikan konflik ini.
Sementara itu, Kadis Pertanahan Pemkab Madina, Akhmad Faisal selaku Ketua tim ketika dikonfirmasi awak media ini diakhir rapat dan kapan rencana tim akan turun langsung kelapangan beliau menjawab minggu depan.
"Kita akan berangkat langsung kelapangan minggu depan," ujarnya singkat.
(Syawal)
