 |
| Massa GMP2R Sumatera Utara foto bersama pihak Kejatisu dan kepolisian pada saat menggelar aksi unjuk rasa di Kejatisu. |
Dalam orasinya massa menyoroti dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi (fee proyek) yang dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Siantar yang dimana diduga telah melakukan kerugian keuangan negara dan diduga pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan RAB yang tertera.
Adapun dugaan tindak pidana korupsi melalui fee proyek dan pemenang tender. Dimana pekerjaan itu adanya pengadaan belanja modal alat besar darat dengan anggaran Rp.3.525.000.000,00 dan belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang dengan anggaran Rp.3.260.000.000,00 APBD TA 2025.
Dalam Orasinya, Fadilah Pasaribu sangat menyayangkan hal ini, sehingga menimbulkan kerugian negara.
"Kita menduga kuat adanya persekongkolan antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Siantar dengan pemenang tender melalui fee proyek juga tindak pidana korupsi. Hal ini sangat disayangkan karena telah merugikan keuangan negara," ujarnya dalam orasinya.
Fadilah pasaribu juga meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) agar segera memanggil serta membentuk tim untuk memeriksa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Siantar serta pihak pemenang tender dan aktor-aktor yang terlibat dalam tindak pidana korupsi yang telah banyak merugikan uang negara.
Tidak sampai disitu, puluhan mahasiswa yang mengatas namakan GMP2R-SU juga mendesak pihak Kejatisu agar menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Siantar serta pemenang tender sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi.
Aksi tersebut sangat antusias dan Ketua GMP2R-SU juga mengatakan, kasus ini akan mereka kawal terus dari awal sampai ke tahap selanjutnya.
(red)