 |
| 4 unit bangunan Cemara Village di Jalan Kweni, Kelurahan Pulo Brayan Darat II,. Kecamatan Medan Timur diduga belum ada PBG nya hingga 45 persen rampung. |
Metro7news.com|Medan - Lemahnya pengawasan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, banyak pengembang yang mengacuhkan peraruran tentang mendirikan bangunan.
Seperti 4 unit bangunan Cemara Village yang berdiri mencapai 45 persen belum mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang menjadi dasar pengaturan bangunan gedung secara umum.
Bukan rahasia umum, menjamurnya bangunan bermasalah, seperti belum mengantongi PBG, pelanggar roiland dan sebagainya di Kota Medan sudah menjadi perhatian serius dari kalangan masyarakat dan media.
Sayangnya, hal ini tidak menjadi perhatian serius dari Pemko Medan, akibatnya PAD dari retribusi IMB ini minim atau tidak pernah mencapai target masuk ke kas daerah.
Terpisah, Direktur Eksekutif Lumbung Amanat Rakyat Sumatera Utara, Firdaus Tanjung menyanyangkan sikap dari pihak yang berkompeten yang terkesan tutup mata tentang permasalahan ini.
"Macam mana PAD dari retribusi IMB mau mencapai target, kalau pejabatnya tidak pernah open, malah mereka bermain mata dengan pengembang," ketus Firdaus Tanjung, Kamis (15/01/2026).
Menurutnya, kalau mau mendongkrak PAD dari retribusi IMB, dinas yang bersangkutan harus tegas, juga kepada Komisi IV DPRD Kota Medan yang membidangi bangunan harus serius, jangan hanya mencari keuntungan pribadi saja dari kesalahan pengembang dalam mendirikan bangunan.
"Kalau ada nyali dinas terkait, dan Komis IV DORD Medan berhentikan pekerjaan 4 unit bangunan Cemara Village di Jalan Kweni Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur sampai PBG nya keluar," pungkas Firduas Tanjung.
(red)
